< Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Muhammad Ridwan mengatakan, sebanyak 360 lebih daerah di Indonesia membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ada 360 daerah yang mengikuti itu PPPK dari seluruh Indonesia," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Jumat (15/3/2019).
Muhammad Ridwan mengatakan, dari seluruh Indonesia tidak banyak daerah yang membuka pendaftaran PPPK bagi Kategori Dua (K2). Menurutnya, faktor utama daerah-daerah tidak membuka pendaftaran dikarenakan masalah anggaran yang tidak cukup untuk mengaji pegawai tersebut.
"Masih sama masalah daerah lain, yaitu anggaran yang tidak ada untuk membayarkan gaji," ucapnya.
Sampai dengan saat ini, kata Ridwan tinggal 11 persen daerah yang belum memberikan keterangan sanggup untuk membayarakan gaji PPPK, apabila proses hasil seleksi diumumkan.
"Sampai dengan kemarin tinggal 11 persen pemerintah daerah belum ngasih kesanganggupan pembayaran gaji di APBD mereka," katanya.
Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN akan menyampaikan hasil seleksi apabila sudah 100 persen bekas masuk dari daerah yang membuka pendaftaran PPPK.
"Kalau tidak sampai 100 persen Kemenpan-RB tidak mau ngeluarin gaji," kata dia.
Kemudian, ia mengatakan, kemungkinan pada pekan depan akan disampaikan hasil dari seleksi PPPK ini.
"Mungkin Senin atau Selasa depan akan ada pengumuman dari pemerintah mengenai hasil seleksi PPPK ini," ujarnya.
Untuk kuota penerimaan PPPK ini, Ridwan mengatakan, pemerintah menargetkan 180 ribu lebih untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi dari jumlah segitu, hanya sedikit tiap daerah yang mengajukan permohonan PPPK ini.
"Potensi K2 itu 180 ribuan pencapain, untuk 521 potensi daerah tetapi cuman 360 per daerahnya yang ikut, ini karena APBD yang tidak ada untuk menampung gaji," ujarnya.
Lalu, pemerintah pusat juga akan membuka gelombang kedua pada PPPK, namun Ridwan tidak menjelaskan secara detail kapan waktu pelaksanaannya dilakukan.
"Masih rencana PPPK akan dibuka kembali, tetapi melihat kekuatan APBD dari daerah juga," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara sejauh ini, belum membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Alasannya karena anggaran pelaksanaannya belum ditampung pada APBD.
"Kalau nanti mereka sudah ditempatkan lalu bekerja, dari mana sumber membayar gajinya? Inikan juga perlu dipertimbangkan. Satu orang aja telat kita bayar gajinya, dia bisa ribut. Apalagi sampai banyak," kata, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Syahruddin Lubis.
Meski belum mengusulkan rekrutmen PPPK ke Badan Kepegawaian Negara, Pemprov Sumut menganggap para guru honorer kategori dua (K-2) lebih pantas diprioritas untuk diakomodir.
"Kan ada guru honorer K-2 yang dari 2015 belum juga diangkat sebagai pegawai, itu bisa diakomodir seharusnya sebagai tenaga P3K. Dan kewenangan itu adanya di pemerintah kabupaten/kota. Sebab K-2 di Sumut sudah tidak ada," kata.
Begitupun pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemerintah Sumut maupun Gubernur, sekaitan rekrutmen tahap dua P3K tahun ini. Apalagi mengingat ketiadaan anggaran sebagai pembiayaan gaji mereka nantinya, serta analis kebutuhan tenaga tersebut untuk ditempatkan di lingkungan Pemprovsu.
"Memang fokusnya kan ditiga bidang, guru, tenaga medis dan juga tenaga penyuluhan pertanian. Analisis kebutuhan kita baik dari OPD belum ada disampaikan ke kami. Jadi sejauh ini kita belum akan membuka rekrutmen P3K tahun ini," ujarnya.
Kesempatan itu dia juga menyinggung ihwal data honorer K-2 yang masih berada di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Meski begitu pihaknya tetap berupaya berkoordinasi dengan seluruh pemda guna meminta data tersebut. "Sudah pastilah selalu kita koordinasikan. Mungkin saja karena sekarang ini kewenangannya tidak lagi di mereka, dan kita pun belum berkoordinasi makanya data tersebut sampai sekarang belum ada di database kita," katanya menambahkan akan menyinkronkan data guru honorer dengan Dinas Pendidikan Sumut, sehingga data yang dimiliki benar-benar akurat.
Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip belum dapat dikonfirmasi lagi ihwal perkembangan rekrutmen P3K ini. Kabarnya, dia masih berada di Jakarta dalam rangka kunjungan kerja. Pun begitu ia sebelumnya masih bersikukuh mengatakan bahwa Pemprovsu belum akan membuka penerimaan tersebut.
"P3K itu yang pertama harus ada Anjab ABK, yang sampai sekarang memang belum ada kita buka," katanya. Ia juga mengakui kalau Pemprovsu tidak ada mengalokasikan di APBD 2019 untuk melaksanakan rekrutmen tersebut.