Salah satu peserta CPNS yang enggan disebutkan namanya, mempertanyakan kepastian pelaksanaan SKB. “Tidak ada kepastian kapan SKB ini akan dilaksanakan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Dengan belum adanya kepastian pelaksanaan SKB, dirinya merasa digantung. Pasalnya, sejak ikut CPNS, dirinya harus keluar dari pekerjaan. Karena tidak diperbolehkan ikut CPNS oleh perusahaan.
Dia berharap, SKB ditiadakan di tengah wabah covid-19, agar dirinya dan peserta lain tidak digantung. “Dilaksanakan SKB saat ini juga salah karena wabah covid. Tetapi kapan pelaksanaannya juga tidak jelas. Jadi, lebih baik ditiadakan saja. Agar kami tidak merasa digantung berbulan-bulan seperti ini,” bebernya.
Terpisah, Kabid Pengadaan, Pemberhentian serta Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat belum ada wacana untuk meniadakan SKB. “Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, tidak ada wacana untuk membatalkan SKB. SKB tetap akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, setelah wabah covid-19 mereda,” jelasnya.
Novi mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil risiko dengan melaksanakan SKB di tengah wabah pandemi covid-19. “Situasi wabah covid-19 suatu hal yang tidak diinginkan semua pihak. Dan pemerintah tidak akan ambil risiko besar untuk melaksanakan SKB dalam kondisi pandemi,” ungkapnya.
Novi berharap, peserta CPNS bisa bersabar, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. “Keluhan tadi adalah risiko terkecilnya. Daripada dilaksanakan SKB dan positif semua lebih berbahaya lagi. Lebih baik kehilangan pekerjaan dari pada kehilangan nyawa,” pungkasnya.