 |
| Polisi meringkus pembuat SK CPNS Takalar palsu yang beredar di masyarakat. Foto: Istimewa |
INFORMASI JADWAL SELEKSI PPPK GURU DAN NON GURU KESEHATAN TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN KANWIL FORMASI TAHUN 2024 KIAT, METODE, TIPS TRIK MERAIH NILAI AMBANG BATAS PASSING GRADE SELEKSI PPPK GURU NON GURU PROVINSI KABUPATEN KOTA KANWIL FORMASI TAHUN 2024 TIPS TRIK LULUS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS MANAJERIAL SOSIOKULTURAL DAN WAWANCARA SELEKSI PPPK GURU DAN NON GURU PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN KANWIL FORMASI TAHUN 2024
Polisi Amankan Dua Oknum PNS Takalar Pemalsu SK CPNS
Aparat Polres Takalar menangkap dua oknum PNS Takalar yang diduga sebagai pelaku pembuat Surat Keputusan (SK) CPNS Palsu. Keduanya berjenis kelamin perempuan masing-masing SS (53) dan WK (44) tahun.
Paur Humas Polres Takalar Ipda Sumarwan mengatakan, kasus SK CPNS Palsu itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kedua oknum PNS tersebut, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan penipuan dalam kasus SK CPNS Palsu yang telah beredar luas tersebut.
"Sudah diamankan. Sudah masuk proses sidik," ungkap Paur Humas Polres Takalar, Ipda Sumarwan, Selasa (12/5/2020).
Polisi menerapkan pasal 378 subsider Pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun hukum penjara.
Kasus ini sendiri bermula ketika ratusan SK Bupati Takalar tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 beredar di tengah pandemi COVID-19.
SK CPNS itu diterbitkan untuk formasi guru dan pegawai yang akan mulai bertugas Mei mendatang.
Surat yang menggunakan logo burung garuda itu menggunakan tanda tangan atas nama Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Surat itu juga menyertakan tembusan ke Mendagri, Menpan- RB, Kepala BKN, Gubernur Sulsel, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Makassar, dan Kepala Kantor Cabang Makassar PT Taspen.
Karena itu, Pemkab Takalar melaporkan pemalsuan tanda tangan Bupati Syamsari atas penerbitan dan beredarnya ratusan SK CPNS palsu ke Polres Takalar.
Dugaan pemalsuan surat itu dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkab Takalar Agus Salim.
“Setelah menerima informasi yang cukup, secara resmi kita telah melaporkan dugaan kasus pemalsuan tanda tangan Bapak Bupati Takalar atas terbitnya SK CPNS itu ke Polres Takalar,” katanya.
Ia pun meminta penyidik Polres Takalar untuk mengusut oknum yang bermain atas pemalsuan SK CPNS itu. Menurutnya, penerbitan SK CPNS bodong itu telah merugikan dan merusak nama baik Pemkab Takalar.
“Kita percayakan Polres Takalar untuk mengusut tuntas siapa oknum yang bermain dan apa motifnya, yang jelas Pemkab Takalar dirugikan atas terbitnya SK CPNS palsu itu,” terang Agus.