Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengumumkan rencana pembukaan dan pendaftaran sekolah dinas untuk tahun 2020. Pengumuman itu melalui surat nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tanggal 6 Mei 2020.
Mengutip laman Setkab, Kamis (7/5/2020), kementerian/lembaga (K/L) yang membuka pendaftaran dan seleksi adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Siber dan Sandi Negara.
Adapun urutannya, pertama, pengumuman pendaftaran akan dilakukan pada 1 Juni 2020. Kedua, pendaftaran di SSCASN BKN 8-23 Juni 2020. Ketiga, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Juli 2020. Terakhir, pelaksanaan seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing K/L.
Jadwal kegiatan sebagaimana disebut surat tersebut dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia. Sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan tersebut.
Menurut surat tersebut, rencana kegiatan perkuliahan diatur oleh masing-masing K/L dengan memperhatikan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia.
Dalam keterangan tertulis Kementerian PANRB, Kamis (7/5/2020), melalui surat yang sama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta K/L pengelola sekolah kedinasan untuk membuka pendaftaran sekolah kedinasan terkait.
Sedangkan, Kementerian Keuangan sebagai pengelola Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2020. Hal ini sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan dengan Nomor: S-75.1/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret 2020.
Berikut daftar sekolah kedinasan yang akan buka pendaftaran tahun 2020:
1. Kemendagri (IPDN)
2. BSSN (Poltek SSN)
3. Kemenkumham (Poltekip dan Poltekim)
4. BIN (STIN)
5. BPS (Politeknik Statistika STIS)
6. BMKG (STMKG)
7. Kemenhub (19 sekolah tinggi, poltek, dan akademi), yakni :
a) MATRA DARAT
1) PTDI STTD Bekasi
2) PKTJ Tegal
3) Poltrans SDP Palembang
4) PPI Madiun
5) Poltrada Bali
b) MATRA LAUT
1) STIP Jakarta
2) PIP Semarang
3) PIP Makassar
4) Poltekpel Malahayati
5) Poltekpel Sumbar
6) Poltekpel Banten
7) Poltekpel Surabaya
8) Poltekpel Barombong
c) MATRA UDARA
1) PPI Curug
2) Poltekbang Surabaya
3) Poltekbang Medan
4) Poltekbang Makassar
5) Poltekbang Palembang
6) Poltekbang Jayapura.