 |
| Foto: Ilustrasi Tes CPNS di Badan Kepegawaian Negara (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Pemerintah memastikan tahun 2020 ini tidak membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa seleksi baru akan dibuka pada 2021 mendatang.
Meski ada peluang jadi PNS tahun depan, namun ada kabar tak sedap. Sebab, Tjahjo menegaskan pembukaan formasi tidak akan dilakukan secara besar-besaran.
"Berkaitan dengan rekrutmen, saya kira ini kaitan seleksi CPNS yang pada kabinet ini sudah diawali pada CPNS 2019-2020. Yang sekarang sudah pada tahap-tahap akhir dan 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS, dan nanti 2021 itu pun juga terbatas sesuai dengan kebutuhan. Termasuk sudah mulai banyak dari kementerian-kementerian yang tidak menambah pegawai lagi," ujarnya dalam Rakor Penyederhanaan Birokrasi, Selasa (11/8/2020).
Sejalan dengan itu, dia juga menegaskan ada perubahan dalam penataan sistem manajemen ASN ke depan. Dikatakan, perencanaan ASN harus dilandasi pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah sesuai dengan core bisnis yang ada, dengan dasar analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Selain itu, berkaitan dengan penilaian kinerja dan penghargaan juga bakal direformasi. Dalam hal pengembangan karir, dilakukan berbasis pada sistem merit yang memperhatikan kebutuhan nasional dengan manajemen talenta.
"Kemudian masalah masalah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, baik masalah gaji, tunjangan kinerja, fasilitas lainnya dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pensiun, ini yang sudah mulai kami bahas dengan Menteri Keuangan," kata Tjahjo.
Dia bilang, mengenai jaminan hari tua pihaknya juga sedang diskusi panjang dengan PT Taspen (Persero). Semua itu dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi.
"Kami juga sudah menyusun roadmap seandainya 2024 ibu kota negara jadi pindah ke Kaltim. Seluruh perencanaan kementerian lembaga instansi yang di tingkat pusat sudah kita siapkan konsepnya, 2021 kami serahkan kepada sesken kementerian lembaga, termasuk Pemda Kaltim, sekiranya dibutuhkan ASN yang lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan di ibu kota baru," ujar Tjahjo.
(miq/miq)CNBC