▼
▼

7 Pelamar CPNS Kementerian Agama RI 2019 Asal Sarolangun Ketahapan SKB

CPNS Sarolangun - 7 Orang Ikut Formasi Kemenag RI, Cek Sebarannya

Formasi CPNS Kementerian Agama RI 2019, ada tujuh orang pelamar asal Sarolangun ikut ke tahapan SKB.

CPNS Sarolangun - 7 Orang Ikut Formasi Kemenag RI, Cek SebarannyaKepala Kantor Kemenag Sarolangun, M Syatar 

Formasi CPNS Kementerian Agama RI 2019, ada tujuh orang pelamar asal Sarolangun ikut ke tahapan SKB.

"Kalau seleksi CPNS di lingkungan Kemenag, di Sarolangun hanya ada 7 peserta yang merupakan warga Sarolangun ikut hingga pada tahapan seleksi SKB, pada 7-9 September 2020 kemarin," kata Kepala Kantor Kemenag Sarolangun, M Syatar, Kamis (22/10) kemarin.

Tujuh orang tersebut, kata Syatar, memilih formasi penempatan di berbagai tempat.

Tiga orang pada Kanwil Kemenag Sumatera Selatan, satu orang formasi IAIN Kerinci, dua orang formasi Kanwil Kemenag Jambi, dan satu orang IAIN Bengkulu.

Karena dimasa pandemi virus corona, maka tes seleksi SKB CPNS Kemenagpun dilakukan di wilayah masing-masing pelamar berdasarkan KTP elektronik.

"Maka kalau putra Sarolangun kendatipun formasi di luar Jambi, maka pelaksanaannnya di Kabupaten Sarolangun. Tahapan SKB sudah selesai dilaksanakan," katanya.

Untuk pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kemenag ini, katanya tentu mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam seleksi CPNS formasi tahun 2019 tersebut.

"Untuk kelulusan kita masih menunggu informasi dari panselnas perekrutan PNS," katanya.

Apakah,di Kemenag Sarolangun ada penerimaan CPNS pada seleksi CPNS formasi tahun 2019?

Syatar menjawab tidak penerimaan dan penempatan formasi, meskipun pihaknya setiap tahun mengajukan kuota penerimaan CPNS. Padahal di lingkungan Kemenag Sarolangun sendiri masih mengalami kekurangan PNS.

"Untuk Kemenag Sarolangun kita banyak kekurangan karena idealnya satu KUA itu minimal 7 orang PNS, sekarang hanya ada satu pns. Kita setiap tahun mengusulkan formasi berdasarkan kebutuhan di daerah, dan memang karena moratorium selama lima tahun tidak menerima pegawai, hal itu tentu berdampak apalagi setiap tahun ada pegawai yang masuk pensiun, "katanya. 
(Tribunjambi/Rifani Halim)