Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan untuk memastikan berapa kebutuhan PNS pada seleksi CPNS 2021 mendatang, pemerintah pusat mesti menghitung dari ajuan formasi yang diajukan pemda.
"Secara logika saja ini kan pemberkasannya (CPNS 2019) baru November-Desember (2020), kapan lagi, ya tahun depan lah itupun dengan catatan bahwa formasi mereka sudah bisa diajukan karena sekarang ini banyak instansi daerah yang belum menghitung kebutuhan tahun 2021," kata Bima kepada wartawan di Cilegon, Rabu (7/10/2020).
Bima mengatakan, ajuan formasi yang diajukan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru 16 persen data yang masuk. Jumlah itu dinilai sangat sedikit.
"Jadi yang masuk ke kantor Men-PAN baru 16% dari total yang masuk, jadi masih sangat sedikit karena mereka harus menghitung. Menghitungnya sekarang tidak mudah, kenapa? Karena new normal ini kebutuhannya berbeda, jadi kompetensinya seperti apa," ujarnya.
Seleksi CPNS tahun depan dinilai bakal lebih ketat, bukan dalam hal tes tapi pengajuan formasi yang diajukan pemda. Masalahnya, hitungan itu hanya berdasar pada efektivitas dan efisiensi formasi yang dibutuhkan.
Bima menilai, pandemi mengharuskan layanan publik berbasis digital. Artinya, suatu pekerjaan yang biasa dilakukan 5 orang kini bisa dikerjakan 2-3 orang. Untuk itu, pemerintah daerah harus jeli dalam menghitung kebutuhan di instansinya masing-masing."Sekarang dengan pandemi ini 20% PNS kita sudah tidak melakukan apa-apa, jadi kalau mereka tidak melakukan apa-apa ini suatu indikasi sebetulnya kompetensi mereka tidak dibutuhkan. Karena toh mereka tidak melakukan apa-apa pelayanan publik jalan terus, kenapa bisa jalan karena tugas-tugas mereka diambil alih oleh teman-teman yang lain," ujarnya.
"Jadi dengan jumlah yang berkurang pelayanan publiknya sama atau lebih baik, nah itu yang harus dihitung, mana sih kompetensi-kompetensi, unit-unit yang sebetulnya nggak perlu banyak orang lagi," kata dia.