Petugas memandu peserta melakukan proses login komputer ujian Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) di program penjaringan CPNS 2019 di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, 30 September 2020. Ujian seleksi CPNS 2019 ini diikuti oleh 1.505 peserta. ANTARA/Destyan Sujarwoko
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kuota 1 juta pada 2021.Menpan Tjahjo Kumolo mengatakan penerimaan CPNS ini menjadi penting di masa krisis kesehatan, bukan hanya karena ada pandemi Covid-19 namun juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia. Beberapa formasi CPNS yang akan dibuka, diantaranya ialah perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan.
"Penerimaan CPNS 2021 satu juta dulu. Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi," kata Tjahjo pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota di Makassar, Rabu, 14 Oktober 2020.
Menurut dia, perekrutan CPNS di daerah akan direformasi dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pasca pandemi Covid-19.
"Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS," ujarnya. Tjahjo Kumolo menambahkan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan dan semua elemen menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah. Ia ingin semua level pemerintahan didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat. Menurut politikus PDIP ini, aparatur sipil negara (ASN) diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi. "Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP," kata Tjahjo. Ia menyebutkan ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri sipil di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi. Menurut dia, PTSP kabupaten/kota diminta harus punya visi yang sama, yakni menggabungkan pelayanan publik yang ada.