Ketua umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan perasaan kawan-kawannya menjelang Desember 2020.
Bulan yang menjadi penentu nasib para calon aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Sayangnya, nasib CPNS 2019 jauh lebih baik dibandingkan 51.293 PPPK dari honorer K2.
Walaupun lebih dulu direkrut Februari 2019, tetapi PPPK tetap dilangkahi dua kali.
Di 2019, dilangkahi CPNS 2018. Tahun ini, disalip CPNS 2019.
"Desember ceria bagi CPNS dan kelabu kembali bagi PPPK. Dua kali Desember, PPPK selalu gigit jari," keluh Titi kepada JPNN.com, Kamis (5/11).
Titi mengaku tidak kaget dengan alasan pemerintah pusat tentang penyebab proses pemberkasan NIP PPPK belum bisa dilakukan. /p>
Alasan bahwa petunjuk teknis masih direvisi, begitu juga peraturan menteri masih harmonisasi.
Sepertinya pemerintah punya banyak cadangan alasan untuk meredam emosi honorer K2.
"Sudah kami duga jawabannya selalu klise. Aturannya belum selesai, dan lainnya. Saking hafalnya kami sudah menebak sendiri kenapa sampai sekarang belum diangkat juga sebagai PPPK secara resmi," terangnya.
Titi mengaku kadang emosi dengan statement pejabat pemerintah yang setiap saat berubah-ubah. Hari ini bilang begini. Besoknya bilang begitu.
Jangan-jangan kata Titi, pemerintah sengaja mengulur agar jumlah PPPK yang diangkat tinggal sedikit lantaran banyak honorer K2 mendekati usia pensiun.
"Apa pemerintah enggak mikir, kalau dilama-lamain, teman-teman PPPK sudah banyak yang mau pensiun. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati hasil perjuangannya saat ikut tes PPPK. Di mana sih hati nurani pemerintah," serunya.
Dia menyarankan pemerintah untuk terbuka kepada honorer K2 yang lulus PPPK.
Apa sebenarnya kendala yang membuat proses pengangkatan PPPK begitu panjang. (esy/jpnn)