Prioritas formasi yang dibutuhkan tersebut seperti perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo di Makassar pada Rabu, 14 Oktober 2020 mengemukakan, bahwa penerimaan CPNS tahun 2021 yang akan ini menjadi penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang.
Bukan hanya dalam krisis perihal pandemi COVID-19 saja, tetapi juga mengenai tingginya angka stunting dan Kematian Ibu Anak (KIA) yang terjadi di Indonesia hingga sampai saat ini.
Oleh sebab itulah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka seleksi pendaftaran CPNS 2021 ini dengan kuota 1 juta.
Namun, menurut keterangan dari Tjahjo, kuota CPNS sebanyak 1 juta tersebut akan diprioritaskan, mangacu pada krisis di era pandemi maupun pasca pandemi saat ini.
Hal ini bisa juga berarti kuota bisa saja bertambah, disaat kuota prioritas sebanyak 1 juta tersebut sudah terpenuhi.
"Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan." ujar Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, dikutip dari laman Antara.
"Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi," tambahnya.
Sehingga, lanjut Tjahjo, seleksi atau perekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pasca pandemi COVID-19.
"Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS," paparnya.
Tak hanya itu, Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi tersebut agar berbagai elemen masyarakat dan pemerintah menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah yang didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.
Berbagai elemen tersebut seperti pemerintah pusat hingga kelurahan, juga mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama.
Menurutnya, Apartur Sipil Negara (ASN) juga sama, dimana fungsi dan perannya sebagai bagian dari pemerintah.
Maka dari itu, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi.
"Konteks pengembangan ASN ini yang perlu, termasuk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan. Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP," katanya.
Tjahjo juga menyebutkan, ada sebanyak 4,2 juta PNS di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.
PTSP pada dinamika perekonomian saat ini, harus meningkatkan roda ekonomi di daerah untuk menggabungkan pelayanan publik yang ada.
Untuk diketahui, sebagaimana rekrutmen CPNS gelombang sebelumnya, pelamar dapat mendaftar pada formasi dengan kriteria pendidikan terakhir atau lulusan mulai SMA, D3, D4 dan S1.***