Sudah diusulkan ke pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan kita,’’ tutur Kepala BKD Lamongan Bambang Hadjar Purwono kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (25/11).
Menurut dia, usulan tersebut disesuaikan dengan jumlah pensiun rata-rata di Lamongan, 500 PNS per tahun. Selain itu, pengisian CPNS juga memrioritaskan kuota yang belum terpenuhi sebelumnya. ‘’Tahun depan kita harapkan bisa memenuhi kuota PPPK dan CPNS sesuai usulan,’’ harap Bambang saat dikonfirmasi via ponsel.
Khusus untuk PPPK, menurut dia, pemerintah membuka kesempatan yang cukup besar. Syaratnya berusia 21 tahun hingga setahun sebelum masa pensiun atau 59 tahun. ‘’Ini kan merupakan sebuah kemudahan. Supaya teman-teman dari tenaga kontrak, honorer, dan K2 itu bisa masuk,’’ ujar Bambang.
Dia mengatakan, kuota PPPK yang diusulkan mayoritas formasi guru di seluruh tingkatan. Namun, Bambang belum bisa membeberkan detail jumlah guru jurusan dan di tingkatan apa saja yang diusulkan. ‘’Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pusat, terkait kuota PPPK dan CPNS yang kita usulkan,’’ katanya.
Seperti diberitakan Jawa Pos kemarin, puluhan ribu guru yang lolos seleksi PPPK belum jelas nasibnya. Terkait masalah seperti itu, BKD Lamongan menilai menjadi kewenangan pusat. ‘’Untuk seleksi PPPK dan CPNS rencananya tahun depan, tapi bulannya kita belum dapat konfirmasi,’’ kata Bambang.
(bj/yan/ind/nae/JPR)