Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan pegawai di tahun 2021 mendatang. Hal ini dikarenakan banyak ASN yang memasuki masa purnatugas atau pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel, Imran Jauzi, mengatakan, ada sekitar 1.000 pegawai yang pensiun setiap tahun. Dengan demikian, Pemprov Sulsel secara otomatis membutuhkan tambahan pegawai.
"Kalau 1.000 pensiun dan tidak ada penambahan kan kurang. Makanya kita ajukan ke pusat," kata Imran Jauzi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/10/2020).
1. Mengajukan penerimaan PPPK
Dia mengatakan, usulan pengajuan kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah dilakukan pada September lalu. Ada tiga formasi yang diajukan yakni CPNS, inpassing, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Soal PPPK, Imran mengatakan selama ini pemprov belum mengangkat pegawai PPPK meskipun ada pengangkatan. Alasannya, karena belum adanya kejelasan tentang siapa yang membayar gaji PPPK, apakah pemda atau pemerintah pusat.
"Sekarang sudah jelas dengan adanya Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi belum lama ini, karena untuk formasi PPPK itu pernggajiannya oleh pusat," sambungnya.
2. Keputusan ada di pemerintah pusat
Untuk tahun depan, Pemprov Sulsel mengusulkan 3.155 pegawai. Rinciannya yakni 2.070 untuk CPNS, 538 untuk inpassing, dan 547 untuk PPPK.
Akan tetapi, meski sudah mengusulkan, keputusan final tetap ada di tangan Kementerian Dalam Negeri atau Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Imran berharap, jumlah kebutuhan yang diusulkan dapat terealisasikan.
"Kita minta 3.000 lebih. Ini biasanya jarang dipenuhi semuanya. Contohnya 2 tahun lalu, kita minta banyak tapi yang dikasih cuma 386, tahun kemarin kita cuma dapat 195," katanya.
3. Memenuhi kekurangan pegawai
Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana membuka kembali seleksi penerimaan CPNS 2021 mendatang dengan kuota 1 juta. Tahun ini tidak ada penerimaan CPNS menyusul adanya pandemik COVID-19.
Maka dari itu, Pemprov mengusulkan lebih banyak. Selain karena usulan dua tahun sebelumnya banyak yang tidak diterima, juga karena memenuhi kekurangan pegawai akibat tidak adanya penerimaan tahun ini, apalagi jika dihitung jumlah pegawai pensiun setiap tahun rata-rata 1.000 pegawai.
"Nanti tahun depan muncul berapa kuota yang diberikan. Jadi kita sesuaikan lagi. Misal atau ternyata yang disetuju pusat lebih banyak guru, nakes, penyuluh, tenaga teknis dan lain-lain," katanya.