Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan semakin dekat akhir Januari, kegelisahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019 makin besar. Ada ketakutan mereka baru menerima hak-haknya pada Maret mendatang.
"Ini banyak yang bertanya untuk proses verifikasi data penetapan NIP PPPK di Badan Kepegawaian Negara (BKN) lama juga ya. Kalau waktunya sekitar satu bulan, berarti Januari ini jelas enggak bisa clear," kata Titi , Senin (11/1).
Jangankan Januari, lanjut Titi, Februari juga belum tentu tuntas. Dia mencontohkan di Kabupaten Banjarnegara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah mengajukan berkas data untuk penetapan NIP akhir Desember 2020. Itu berarti akhir Januari 2021 baru keluar NIP PPPK dari BKN.
Sebab, tidak mungkin langsung terbit SK. Pasti akan ada proses lagi yang harus dipenuhi untuk sampai ke SK.
"Bisa saja nanti SK dapatnya Maret kalau proses verifikasi data BKD ke BKN mmg makan waktu lama sampai satu bulan," cetusnya.
Dia hanya berharap, NIP dan SK secepatnya diberikan karena memikirkan honorer K2 yang lulus PPPK sudah di usia tua. Jika diulur-ulur akan ada honorer K2 yang sudah mendekati pensiun
"Di tempat saya ada yang tinggal setahun lagi masa kerja. Kalau saya pribadi tidak masalah SK mau terbit kapan saja. Namun, bagaimana dengan yang sudah usia limit," imbuhnya.
Titi mengaku sampai bingung mendengar keluhan rekan-rekannya. Terlebih mereka mendengar dan melihat kabupaten lain sudah dapat SK. "Bagi saya wajar teman-teman sangat khawatir dan cemas. Mereka sudah menunggu dua tahun loh untuk menjalani proses pengangkatan PPPK. Jadi wajar kalau teman-teman ingin ini segera cepat clear," pungkas Titi Purwaningsih. (esy/jpnn)