/div> Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono menyatakan lebih siap disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac ketimbang menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Vaksin Covid-19 sudah jelas keamanannya karena ada jaminan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Dari sisi kehalalan, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bila vaksin produksi China tersebut teruji kehalalan dan kesuciannya.
Berbeda kata Eko, dengan PPPK. Tidak ada jaminan apa pun dari pemerintah. Para pejabat hanya menjanjikan kesejahteraan tetapi faktanya tidak demikian.
"Saya malah sangat siap kalau disuntik vaksin sebagai kelinci percobaan, bukan ikut PPPK," kata Eko , Selasa (12/1).
Dia melanjutkan, pengurus dan anggota honorer K2 yang ikut tes PPPK tidak layak disebut kelinci percobaan. Sebab, mereka sengaja ikut rekrutmen PPPK karena sudah bosan jadi honorer.
Sekarang setelah dua tahun menunggu malah belum tuntas pengangkatan PPPK tahap pertama.
"Ya aneh saja sudah dua tahun belum selesai pengangkatan PPPK tahap pertama. Lho kok mengadakan PPPK lagi, sejuta lagi. Tobat.. tobat..," kata Eko dengan dialek khas Surabaya.
Dia juga mengkritisi pernyataan pemerintah yang mengatakan PNS dan PPPK sama kedudukannya. Mendapatkan gaji dan tunjangan untuk kelompok jabatan yang sama.
Kalau di UU ASN disebut PPPK tidak mendapatkan pensiun, tetapi sekarang pemerintah akan membuatkan regulasi agar PPPK bisa mencicil dana pensiunnya.
"Lah kalau sama begitu, kenapa juga dibedakan namanya PPPK. Kan cantikan pakai nama PNS. Tidak asing terdengar di telinga," pungkas Eko. (esy/jpnn)