Koordinator Daerah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Magelang Nunik Nugroho mengungkapkan kepedihan hatinya lantaran tidak ada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi tenaga kependidikan.
Pemerintah hanya fokus pada perekrutan satu juta guru PPPK yang rencananya digelar April mendatang.
"Mengapa kekurangan tenaga kependidikan teknis tidak menjadi perhatian Mendikbud dan Dirjen GTK. Kami mohon agar tenaga kependidikan diberikan kebijakan sebab tidak bisa dipisahkan dengan tenaga pendidik," tutur Nunik , Jum'at (8/1).
Dia mengungkapkan bagaimana kesedihan tenaga kependidikan yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi tidak mendapatkan kebijakan karena 2022 sudah masuk masa pensiun.
Nunik mengaku sudah menulis pesan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengenai masalah tersebut. Sayangnya pesan yang dituliskan dalam jaringan pribadi belun dibaca Dirjen Iwan.
"Saya tuliskan surat terbuka semoga dirjen GTK membacanya dan mengambil kebijakan yang pro tenaga kependidikan honorer K2," tandas Nunik Nugroho. (esy/jpnn)
Surat terbuka untuk Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril
Assalamu'alaikum
Mohon maaf Bapak Dirjen GTK Kemendikbud Bapak Iwan Syahril.
Mohon izin, mohon waktu bapak. Izin untuk memperkenalkan nama saya, Nunik Nugrohaningsih.
Status honorer K2, unit kerja SMP N 1 Kajoran Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah.
TMT, 26 Juni 1994, sebagai tenaga kependidikan, tenaga administrasi,
Bapak Dirjen, mohon kebijakan untuk penyelesaian honorer K2 khususnya tenaga kependidikan, kenapa hanya guru saja.
Keberadaan tenaga administrasi di setiap unit kerja SKPD untuk PNS-nya hanya sedikit. Sebagian besar adalah tenaga honorer.
Kerja kami berada di garda depan dalam menyukseskan pendidikan. Operator Dapodik, administrasi, pustakawan, penjaga sekolah yang sangat dibutuhkan tetapi kebijakan hanya berfokus di guru.
Kenapa kami tidak diberi kebijakan berimbang. Pengabdian yang panjang berpuluh-puluh tahun ini, dengan usia yang semakin kritis.