Menurutnya, sedari awal program tersebut harus menyasar kepada guru-guru agama, sebab mereka adalah elemen bangsa yang berkontribusi besar terhadap implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai amanah UUD NRI Tahun 1945.
"Ke depan, Mendikbud harus lebih mengintegrasikan kebijakannya sesuai ketentuan konstitusi termasuk menghadirkan keadilan. Itu penting saya ingatkan, sebab sudah beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan seolah-olah tak menghiraukan hal tersebut," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021).
Lebih jauh, terkait dipenuhinya tuntutan alokasi PPPK, HNW meminta Kemenag agar serius mengawal janji Kemendikbud tersebut. Salah satu bentuknya dengan segera melakukan pendataan jumlah guru agama dengan status honorer di berbagai sekolah di Indonesia.
"Itu perlu dilakukan agar pernyataan dan janji Mendikbud tak sekedar basa-basi apalagi PHP, tapi benar-benar terwujud secara adil, baik dan benar," imbuhnya.
Dari data yang diketahuinya, HNW melihat bahwa hingga tanggal (5/3), dari 568.328 usulan nama guru yang diterima Kemendikbud, ternyata guru agama belum masuk. Padahal kuota dalam program itu adalah 1 juta guru.
"Saya harap Kemenag fokus mengawalnya. Dan nanti bila diterima dalam program rekrutmen itu, maka guru agama tidak dipindahkan ke sekolah negeri, melainkan tetap mengajar di madrasah swasta tempat mereka selama ini mengajar," pungkasnya.Dia berharap sisa alokasi tersebut bisa diberikan secara maksimal kepada komponen guru agama, sehingga Asosiasi Guru Agama yang hanya ajukan 120 ribuan nama, bisa tenang melaksanakan tugas mendidik para murid, merealisasikan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
(akd/ega)
Detik