Foto: cover topik/ test CPNS_dalam
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka pada bulan ini.
Pembukaan pendaftaran CPNS ini dilakukan setelah pada tahun lalu ditiadakan karena Pemerintah fokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19.
"Pendaftaran dibuka Mei-Juni nanti," ujar Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo saat melakukan konferensi pers Pengadaan CASN Tahun 2021.
Tjahjo mengatakan, beberapa instansi baik pusat maupun daerah sudah menyampaikan usulan formasi ke KemenPAN RB. Oleh karenanya, sebentar lagi sudah bisa dilakukan pengumuman pendaftaran.
"Pengadaan ASN, pemda sudah sampaikan usulan dengan pertimbangkan analisis jabatan dan beban kerja, dan Kemenpan RB menetapkan kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan keputusan Menteri Keuangan dan kepala BKN," ujarnya.
Formasi CPNS dan Persyaratannya
Tahun ini, total kebutuhan ASN sebanyak 1.275.384 formasi. Kebutuhan ini terdiri dari untuk Pemerintah Pusat 83.669, Pemerintah Daerah 1.191.718 formasi.
Untuk kebutuhan Pemda terdiri dari guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.002.616 formasi dan PPPK non guru 70.008 formasi serta CPNS 119.094 formasi.
Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Teguh Widjinarko menjelaskan, pendaftaran CPNS tahun ini hanya akan menggunakan satu portal pendaftaran saja, yaitu portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN, yang bisa diakses melalui sscasn.go.id.
Kendati demikian, ia berharap masyarakat sudah menyiapkan dokumen terlebih dahulu sehingga memudahkan saat pendaftaran dibuka. Adapun dokumen yang perlu disiapkan adalah Kartu Keluarga (KK), KTP, Ijazah Transkrip Nilai, Pas Foto serta dokumen lainnya termasuk SKCK.
Skema Penerimaan CPNS di Tengah Pandemi
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan agar skenario dan mekanisme pelaksanaan tes di lapangan mempertimbangkan potensi penyebaran varian baru Covid-19 yang sudah teridentifikasi di Indonesia.
Menurutnya perlu direncanakan sejumlah alternatif untuk mengakomodir pelaksanaan tes tanpa mengalihkan potensi penyebaran pandemi. "Kita bisa extend (perpanjang) durasi pelaksanaan tes, misalnya memangkas jumlah sesi ujian per hari dari yang sebelumnya bisa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi menjadi 2 (dua) sesi," imbuhnya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Kedinasan dan Calon ASN Tahun 2021.
Selain itu, Bima juga menekankan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan seleksi ASN 2021 dilakukan lebih ketat, dengan mengantisipasi terjadinya potensi penyebaran kerumunan peserta ujian di lapangan. Tidak hanya itu, ketersediaan titik lokasi yang memadai, baik di lokasi Kantor BKN maupun lokasi mandiri yang disediakan Instansi Penyelenggara. Bahkan menurut
Bima perlu disediakan skenario pelaksanaan ujian bila terjadi cluster penularan baru di lokasi ujian.
Terakhir Ia menekankan bahwa prinsip pelaksanaan seleksi ASN 2021 yang masih berlangsung di tengah pandemi ini harus disesuaikan dengan kondisi genting adanya varian baru Covid-19, meskipun berkonsekuensi terhadap perpanjangan durasi pelaksanaan ujian.
(dru)Cnbc Indonesia