Soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021 di Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, hingga kini belum diketahui.
Jika dilaksanakan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung, Edy Harsono mengatakan, rencananya seleksi akan dilaksanakan di Kota Tarakan.
"Jadwalnya kita belum tau, belum ada informasi. Kalaupun ada, rencananya (seleksi) akan kita lakukan di Tarakan.
Kalau penerimaan tahun lalu, tesnya juga kita laksanakan di Tarakan," ujarnya, Rabu (26/5/2021).
Dia menambahkan, pelaksanaan seleksi yang dilakukan di Tarakan, atas pertimbangan jaringan internet yang memadai di Bumi Paguntaka itu.
Sementar, jaringan internet di kabupaten yang biasa disebut Bumi Apuntaka ini tidak memadai bagi peserta seleksi CPNS.
"Kasian untuk peserta nantinya, karena jaringan kadang tidak bagus di sini.
Kalau tes tahun 2019 itu, ada sekitar 100 pertanyaan yang harus diisi, dengan durasi 90 menit," katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Tana Tidung, Iwanto mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Saat ditanya soal kepastian penerimaan CPNS di Tana Tidung, dia sampaikan belum ada gambaran terkait hal itu.
"Tunggu sudah clear, sudah mau keluar pegumuman, baru kita bisa umumkan. Ditunggu saja," jelas Iwan.
Dua Formasi Jadi Prioritas
Hingga saat ini, Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung belum mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 yang telah diusulkan oleh BKPSDM Tana Tidung.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tana Tidung, Edy Harsono.
Diketahui, ada sekitar 600 formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diusulkan oleh BPKSDM Tana Tidung.
Edy Harsono mengatakan, setiap tahunnya formasi penerimaan CPNS selalu berubah-ubah.
Dia menyebutkan, pada seleksi CPNS 2019 lalu, Tana Tidung mendapat jatah sekitar 198 formasi.
"Jadi kemungkinan tahun ini bisa berkurang atau bisa jadi lebih dari itu,"
Edy Harsono menambahkan, bicara soal kemajuan dan kebutuhan PNS di Tana Tidung, ada dua sektor yang cukup diperlukan, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
"Tenaga pendidik atau guru, iya itu jadi prioritas di KTT. Tenaga kesehatan juga masih diperlukan, karena rumah sakit kita juga masih kekurangan tenaga kesehatan, padahal tempat sudah memadai sekali," tuturnya.
Soal pengecualian standarisasi indeks prestasi kumulatif (IPK) bagi putra daerah, dia mengatakan belum ada perintah terkait hal itu.
Namun di tahun sebelumnya, dia mengatakan belum ada pengecualian, sehingga terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat.
"Kita juga kan nggak boleh membatasi siapa-siapa yang mau mengikuti CPNS di KTT, untuk pengecualian standarisasi IPK itu juga kan ditentukan pemerintah pusat pada daerah tertentu saja," jelasnya.Kaltim Tribun