Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai guru lebih layak diprioritaskan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibandingkan dengan pegawai kementerian/lembaga (K/L).
Sebab menurutnya, profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah di tingkat Kementerian/Lembaga.
"Guru selain dituntut profesional di bidang ajarnya juga dituntut untuk menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, negara layak untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan mereka, sehingga guru bisa mendidik tidak sekadar mengajar siswa-siswa mereka," kata Huda dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).
Hal itu ia sampaikan untuk menyoroti tidak adanya slot CPNS untuk guru di tahun 2021.
Menurut dia, alasan pemerintah meniadakan slot CPNS untuk guru karena ada seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak bisa diterima.
"Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru," jelasnya.
Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021.
Namun, menurutnya momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekrutmen ASN seperti prioritas pengangkatan guru sebagai PNS.
"Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan," tegasnya.
Huda menjelaskan, dalam rekrutmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro guru.
Pertama, baru pertama kalinya dalam sejarah rekrutmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru, kata dia, diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.
"Kedua, polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas," ujarnya.
Akibatnya, lanjut dia, pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer.
Ia mengatakan, dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer.
"Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN, padahal kesempatannya sama," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Perlu diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan rekrutmen ASN tahun 2021 belum dibuka pada 31 Mei 2021.
Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa aturan pengadaan CPNS dan PPPK pada 2021 yang belum ditetapkan pemerintah.Kompas