Materi TWK terdiri atas subjek tentang Pancasila, UUD 1945, Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sejarah, dan Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah.
Contoh Soal TWK CPNS Pancasila
B. Mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara
C. Menghormati hak asasi manusia
D. Memastikan reformasi pembangunan berjalan dengan baik
E. Mementahkan kembali kesepakatan nasional
Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai asas negara sama halnya dengan kembali ke masa lalu serta mementahkan kesepakatan nasional.
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Menghargai karya orang lain berarti menanamkan nilai keadilan sosial.
B. Mempelajari budaya asing
C. Melestarikan nilai budayanya
D. Bersifat kritis dan rasional
E. Menerima budaya asing
Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Dengan kondisi yang dinamis warga harus bersifat kritis dan rasional.
- Contoh Soal TWK CPNS
B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.
B. DPR dan MPR
C. MPR dan DPD
D. Rakyat
E. Rakyat dan MPR
Setelah amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
Soal TWK CPNS. Klik selanjutnya>>
- Contoh Soal TWK CPNS Tata Negara
1. Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali ....
B. Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara
C. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
D. Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara
E. Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara
Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tidak termasuk pokok kajian hukum tata negara.
B. Menetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong)
C. Menetapkan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
D. Pembentukan delapan Provinsi
E. Kembali Kepada UUD 1945
Maklumat wakil presiden No.X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di antaranya adalah KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat/ menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR.