Apa lagi, beredar kabar CPNS 2022 akan ditiadakan dan pemerintah justru akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini bermula dari tweet viral Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana di salah satu postingan di akun Instagram miliknya. Ia berkomentar bahwa pemerintah tidak akan membuka CPNS di tahun depan.
"2022 hanya PPPK saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit, yang banyak PPPK," ujar Bima dikutip m dari akun @wibisanabima, Selasa (12/10/2021).
Selain itu dilihat detikEdu, Bima juga membalas komentar salah satu komen di Instagramnya dan menegaskan bahwa tidak ada seleksi CPNS 2022. Nantinya, seleksi hanya dibuka untuk PPPK saja.
"2022 ada penerimaan ASN, tapi hanya PPPK saja. Tidak ada PNS. Untuk 2023 belum diputuskan," tulis dia.
Kabar CPNS 2022 dari Menpan RB
Terkait hal itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pembukaan CPNS 2022 bukan tidak ada. Melainkan, pembukaannya disesuaikan sesuai kebutuhan.
"Kalau tahun depan pengertian tidak ada, itu bukan nggak ada sama sekali, tapi pengurangan sesuai kebutuhan, 'Oh, kantor saya perlu tenaga analis, tenaga komputer'," ungkap Tjahjo setelah mengisi acara seminar di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/10/2021).
Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan pembukaan seleksi ke depannya justru akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Ia mencontohkan jumlah orang yang keluar akan sama dengan jumlah orang masuk yang masuk.
"Ada 4,2 juta ASN kita ini. Sekitar 1,6 juta masih tenaga administrasi, sekarang sudah menyerap 1 juta pendaftaran untuk PPPK guru. Tapi itu pun juga belum maksimal. Nah, ke depan, ini harus semakin penerimaan pegawai sesuai kebutuhan. Kalau dulu yang meninggal lima, masuk seratus. Ini yang menjadikan stuck," papar dia.
Ia juga tak memungkiri akan menyerap lebih banyak tenaga melalui PPPK. Dengan begitu, ia berharap nantinya tidak ada lagi tenaga honorer karena semua direkrut menjadi PPPK.
"Termasuk tenaga honorer, sudah mulai tidak ada dan sebagainya. Ke depan akan lebih banyak yang PPPK ini. Toh, kebijakannya juga sama kok, gaji, tunjangan sama," kata Tjahjo.