![Ilustrasi guru sedang memerhatikan perbedaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.](https://asset.kompas.com/crops/SJ7ulHBinjZ5CVy8dSsnyhSgf_w=/129x93:4969x3320/750x500/data/photo/2020/11/24/5fbc7683e4ff7.jpg)
Dari hasil pengumuman tersebut, ada dugaan manipulasi data yang terjadi di Kabupaten Blora.
Ketua Persatuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/ PTT) non K-2 (Progata) Blora, Aries Eko Siswanto mengatakan dugaan manipulasi data tersebut terjadi di dua sekolah di Kecamatan Jepon.
Sejumlah guru yang merasa dirugikan akibat adanya manipulasi data tersebut kemudian melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
"Pengaduan ada dari Jepon karena ada GTT yang membuat data yang tidak benar. Pengabdiannya kemarin tahun 2020 akhir, tapi dibuatkan nota tugas itu Februari 2019. Padahal untuk masuk dapodik (Data Pokok Peserta Didik) maksimal 12 Maret 2019," kata Aries , Selasa (12/10/2021).
Menurutnya, oknum guru yang memanipulasi data tersebut dibuatkan nota tugas oleh kepala sekolah dan pihak koordinator wilayah.
"Padahal GTT baru tersebut tidak tiap hari masuk kerja. Itu yang disesali sama GTT lama," ujar dia.
Aries menjelaskan, oknum guru yang diduga melakukan manipulasi data ternyata anak dari seorang pengawas sekolah.
"Kami juga menyayangkan yang kasusnya Jepon itu ternyata yang masuk itu anaknya dari pengawas di sana, padahal sudah tahu aturan untuk bisa masuk dapodik, tapi kok malah dimanfaatkan seperti ini," ucap dia.
Sementara salah satu oknum guru yang lain, kata Aries, malah mengundurkan diri menjadi guru usai mengikuti ujian PPPK tahap pertama dan dinyatakan lolos.
"Untuk SD di Turirejo bahkan sudah mengundurkan diri di sekolah. Jadi setelah tes PPPK, September akhir karena merasa bersalah, akhirnya membuat surat mengundurkan diri di sekolah, dan sudah dikeluarkan dari dapodik. Tapi untuk proses PPPK kan masih berjalan, dan hasil PPPK dia lulus," terang Aries.
Adanya manipulasi data tersebut, sangat merugikan para guru yang memang berkeinginan untuk lolos sebagai PPPK.
"Mereka merasa kecewa, persaingannya berat karena masih banyak teman-teman yang bersertifikat pendidik, afirmasinya auto lulus di kompetensi teknis," jelas dia.
"Semula sudah bisa bernapas lega karena punya imunitas di induknya masing-masing, karena ada GTT yang seperti ini, akhirnya hilang kesempatan," tambah Aries.
Tanggapan bupati
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengakui adanya sejumlah guru yang mengadukan dugaan manipulasi data tersebut.
"Kita buka ruang untuk sanggah atau klarifikasi, kalau ditemukan ada pemalsuan itu ya akan kita evaluasi, jadi untuk yang menemukan bukti fakta di lapangan adanya manipulasi termasuk ijazah termasuk apa yang terkait PPPK kita ada massa sanggah, dan ada beberapa yang datang ke posko untuk melaporkan tentang hal ini," kata Arief Rohman.
Arief memastikan apabila memang ditemukan adanya manipulasi data tersebut yang dilakukan oleh oknum pendidikan, maka pihaknya siap untuk melakukan penindakan.
"Kalau memang ditemukan ya kita tindak. bukti fakta silakan diajukan ke posko nanti kita rekonsiliasi dari temuan itu, kalau memang ada oknum-oknum yang ikut bermain ya akan kita tindak. Ini menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi," terang dia.kompas