Update Daftar Instansi yang Umumkan SKD CPNS Tahap 2 pada 13-14 November 2021

Tangkapan layar pengumuman hasil SKD CPNS di SSCASN sscasn.bkn.go.idTangkapan layar pengumuman hasil SKD CPNS di SSCASN Hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 tahap 2 diumumkan pada 13-14 November 2021.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa seleksi SKD CPNS terbagi menjadi dua tahap.

Adapun peserta sudah dapat melihat hasil SKD CPNS melalui laman SSCASN.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama.

“Beberapa instansi sudah mengumumkan (hasil SKD CPNS) di kanal resmi masing-masing, dan peserta sudah bisa cek di akun SSCASN masing-masing,” kata Satya , Sabtu (13/11/2021) siang.

Setelah SKD, akan berlangsung seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dijadwalkan pada 27 November-18 Desember mendatang.

Pengusulan nomor induk pegawai (NIP) direncanakan pada 1-28 Februari 2021.

Lantas, instansi mana saja yang mengumumkan hasil SKD CPNS 2021 tahap 2?

Daftar instansi yang umumkan hasil SKD CPNS tahap 2

Berdasarkan informasi dari BKN, berikut daftar instansi yang mengumumkan hasil SKD CPNS tahap 2:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
  3. Kementerian Dalam Negeri
  4. Kementerian Luar Negeri
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  7. Setjen Komnas HAM
  8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  11. Pemerintah Aceh
  12. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
  13. Pemerintah Kabupaten Simeulue
  14. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
  15. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
  16. Pemerintah Kabupaten Karo
  17. Pemerintah Kabupaten Langkat
  18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
  19. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
  20. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
  21. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
  22. Pemerintah Kabupaten Samosir
  23. Pemerintah Kabupaten Batubara
  24. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  25. Pemerintah Kota Medan
  26. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
  27. Pemerintah Kota Binjai
  28. Pemerintah Kota Pematangsiantar
  29. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
  30. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
  31. Pemerintah Kota Pekanbaru
  32. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
  33. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
  34. Pemerintah Kabupaten Sijunjung
  35. Pemerintah Kota Padang Panjang
  36. Pemerintah Kota Padang
  37. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
  38. Pemerintah Kabupaten Muisi Banyuasin
  39. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
  40. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
  41. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  42. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
  43. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
  44. Pemerintah Kota Palembang
  45. Pemerintah Kota Pagar Alam
  46. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  47. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  48. Pemerintah Kabupaten Belitung
  49. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
  50. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
  51. Pemerintah Provinsi Bengkulu
  52. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
  53. Pemerintah Kabupaten Kepahiang
  54. Pemerintah Provinsi Lampung
  55. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
  56. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
  57. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
  58. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
  59. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
  60. Pemerintah Kabupaten Pringsweu
  61. Pemerintah Kabupaten Mesuji
  62. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
  63. Pemerintah Kota Bandar Lampung
  64. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  65. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  66. Pemerintah Kabupaten Bogor
  67. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
  68. Pemerintah Kabupaten Bekasi
  69. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
  70. Pemerintah Kabupaten Subang
  71. Pemerintah Kabupaten Bandung
  72. Pemerintah Kabupaten Sumedang
  73. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
  74. Pemerintah Kabupaten Ciamis
  75. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
  76. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
  77. Pemerintah Kota Bandung
  78. Pemerintah Kota Cirebon
  79. Pemerintah Kota Bekasi
  80. Pemerintah Kota Depok
  81. Pemerintah Kota Cimahi
  82. Pemerintah Kota Tasikmalaya
  83. Pemerintah Kota Banjar
  84. Pemerintah Kabupaten Serang
  85. Pemerintah Kabupaten Lebak
  86. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
  87. Pemerintah Kabupaten Trenggalek
  88. Pemerintah Kabupaten Bantul
  89. Pemerintah Kabupaten Sleman
  90. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
  91. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  92. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
  93. Pemerintah Kabupaten Brebes
  94. Badan Kepegawaian Negara
  95. Pemerintah Kabupaten Banyumas
  96. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
  97. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
  98. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
  99. Pemerintah Kabupaten Purworejo
  100. Pemerintah Kabupaten Klaten
  101. Pemerintah Kabupaten Boyolali
  102. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
  103. Pemerintah Kota Semarang
  104. Pemerintah Kota Pekalongan
  105. Pemerintah Kota Tegal
  106. Pemerintah Kabupaten Gresik
  107. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
  108. Pemerintah Kabupaten Jombang
  109. Pemerintah Kabupaten Sampang
  110. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
  111. Pemerintah Kabupaten Sumenep
  112. Pemerintah Kabupaten Bangkalan
  113. Pemerintah Kabupaten Situbondo
  114. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
  115. Pemerintah Kabupaten Pasuruan
  116. Pemerintah Kabupaten Probolinggo
  117. Pemerintah Kabupaten Lumajang
  118. Pemerintah Kabupaten Kediri
  119. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
  120. Pemerintah Kabupaten Blitar
  121. Pemerintah Kabupaten Madiun
  122. Pemerintah Kabupaten Magetan
  123. Pemerintah Kabupaten Pacitan
  124. Pemerintah Kota Malang
  125. Pemerintah Kota Pasuruan
  126. Pemerintah Kota Probolinggo
  127. Pemerintah Kota Blitar
  128. Pemerintah Kota Kediri
  129. Pemerintah Kabupaten Sambas
  130. Pemerintah Kabupaten Sanggau
  131. Pemerintah Kabupaten Sintang
  132. Pemerintah Kabupaten Mempawah
  133. Pemerintah Kabupaten Landak
  134. Pemerintah Kabupaten Melawi
  135. Pemerintah Kabupaten Sekadau
  136. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
  137. Pemerintah Kota Singkawang
  138. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  139. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
  140. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
  141. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
  142. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
  143. Pemerintah Kabupaten Banjar
  144. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  145. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
  146. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
  147. Pemerintah Kota Banjarmasin
  148. Pemerintah Kota Banjarbaru
  149. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  150. Pemerintah Kabupaten Paser
  151. Pemerintah Kota Balikpapan
  152. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
  153. Pemerintah Kota KotaMobagu
  154. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
  155. Pemerintah Kabupaten Donggala
  156. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
  157. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  158. Pemerintah Kabupaten Pinrang
  159. Pemerintah Kabupaten Luwu
  160. Pemerintah Kabupaten Sinjai
  161. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
  162. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
  163. Pemerintah Kabupaten Takalar
  164. Pemerintah Kabupaten Sindenreng Rappang
  165. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  166. Pemerintah Kabupaten Soppeng
  167. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
  168. Pemerintah Kota Parepare
  169. Pemerintah Kabupaten Muna
  170. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
  171. Pemerintah Kabupaten Buton Utara
  172. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
  173. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
  174. Pemerintah Provinsi Bali
  175. Pemerintah Kabupaten Jembrana
  176. Pemerintah Kabupaten Bangli
  177. Pemerintah Kota Denpasar
  178. Pemerintah Provinsi NTB
  179. Pemerintah Kabupaten Flores Timur
  180. Pemerintah Kabupaten Manggari Barat
  181. Pemerintah Provinsi Maluku
  182. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
  183. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
  184. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
  185. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
  186. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
  187. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
  188. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
  189. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
  190. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
  191. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
  192. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
  193. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
  194. Pemerintah Kabupaten Mamuju
  195. Pemerintah Kabupaten Majene
  196. Pemerintah Kabupaten Bulungan
  197. Pemerintah Kabupaten Malinau
  198. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
  199. Pemerintah Kota Tarakan
  200. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  201. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  202. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi
  203. Kementerian Pertahanan
  204. Kementerian Hukum dan HAM
  205. Kementerian Pertanian
  206. Kementerian ESDM
  207. Kementerian Perhubungan
  208. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  209. Kementerian Kesehatan
  210. Kementerian Agama
  211. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  212. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  213. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
  214. Kementerian Perdagangan
  215. Kementerian Perindustrian
  216. Kementerian PUPR
  217. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  218. Kejaksaan Agung
  219. Badan Intelijen Negara
  220. Sekjen DPR RI
  221. Mahkamah Agung
  222. BPK
  223. Pemerintah Kabupaten Rembang
  224. Kementerian Bappenas
  225. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  226. Kementerian ATR/BPN
  227. Perpustakaan Nasional
  228. Badan Standardisasi Nasional
  229. BPOM
  230. Lembaga Ketahanan Nasional
  231. Kepolisian Negara
  232. BMKG
  233. Badan Keamanan Laut RI
  234. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  235. Badan Pengawas Pemilu
  236. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  237. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  238. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
  239. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
  240. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
  241. Kementerian Kominfo
  242. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
  243. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
  244. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
  245. Pemerintah Kota Sabang
  246. Pemerintah Provinsi Riau
  247. Pemerintah Kabupaten Pelalawan
  248. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
  249. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
  250. Pemerintah Kabupaten Siak
  251. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
  252. Pemerintah Kabupaten Agam
  253. Pemerintah Kota Dumai
  254. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
  255. Pemerintah Kabupaten Solok
  256. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
  257. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
  258. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
  259. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
  260. Pemerintah Kota Bukittinggi
  261. Pemerintah Kota Sawahlunto
  262. Pemerintah Kota Solok
  263. Pemerintah Kabupaten Lahat
  264. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
  265. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  266. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
  267. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
  268. Pemerintah Kabupaten Kaur
  269. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
  270. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
  271. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
  272. Pemerintah Kota Metro
  273. Pemerintah Kabupaten Karawang
  274. Pemerintah Kabupaten Garut
  275. Pemerintah Kabupaten Cirebon
  276. Pemerintah Kabupaten Kuningan
  277. Pemerintah Kabupaten Indramayu
  278. Pemerintah Kota Sukabumi
  279. Pemerintah Provinsi Banten
  280. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
  281. Pemerintah Kota Tangerang
  282. Pemerintah Kabupaten Tangerang
  283. Pemerintah Kota Serang
  284. Pemerintah Kota Yogyakarta
  285. Pemerintah Kabupaten Jepara
  286. Pemerintah Kabupaten Magelang
  287. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
  288. Pemerintah Kota Salatiga
  289. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  290. Pemerintah Kabupaten Bondowoso
  291. Pemerintah Kabupaten Malang
  292. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
  293. Pemerintah Daerah DI Yogyakarta
  294. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
  295. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
  296. Pemerintah Kabupaten Tuban
  297. Pemerintah Kabupaten Lamongan
  298. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  299. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
  300. Pemerintah Kabupaten Sukamara
  301. Pemerintah Kabupaten Barito Timur
  302. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  303. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
  304. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
  305. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
  306. Pemerintah Kabupaten Berau
  307. Pemerintah Kota Bontang
  308. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
  309. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  310. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
  311. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  312. Pemerintah Kabupaten Buol
  313. Pemerintah Kabupaten Sigi
  314. Pemerintah Kota Palu
  315. Pemerintah Kabupaten Bone
  316. Pemerintah Kabupaten Enrekang
  317. Pemerintah Kota Makassar
  318. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
  319. Pemerintah Kabupaten Tabanan
  320. Pemerintah Provinsi NTT
  321. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
  322. Pemerintah Kota Tidore Kepualauan
  323. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  324. Pemerintah Kabupaten Karimun
  325. Pemerintah Kota Tanjungpinang
  326. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
  327. Pemerintah Kabupaten Mamasa
  328. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
  329. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  330. Pemerintah Kota Ternate

Cara cek pengumuman hasil SKD CPNS tahap 2

Tangkapan layar cara cek hasil SKD CPNS 2021 dan hasil seleksi PPPK.https://sscasn.bkn.go.id/ Tangkapan layar cara cek hasil SKD CPNS 2021 dan hasil seleksi PPPK.

Perlu diketahui, peserta dapat mengakses pengumuman hasil SKD CPNS 2021 tahap 2 dengan dua cara, yakni melalui SSCASN atau kanal resmi masing-masing instansi.

  • Cara cek hasil SKD CPNS tahap 2 melalui SSCASN

Berikut langkah-langkah cek pengumuman SKD CPNS via SSCASN:

  1. Peserta dapat mengakses laman SSCASN, sscasn.bkn.go.id.
  2. Akan tersedia beberapa menu di bagian atas halaman, pilih “Layanan Informasi”.
  3. Untuk mengakses pengumuman SKD CPNS, klik “Hasil SKD CPNS”.
  4. Muncul daftar instansi yang telah mengumumkan hasil SKD, dengan peserta dapat mencari instansi yang dituju dengan mengetikkan nama instansi di kolom "Search".
  5. Setelah itu, klik tombol "Pengumuman" pada kolom instansi yang ingin diketahui hasil SKD CPNS-nya.
  • Cara cek hasil SKD CPNS tahap 2 melalui kanal resmi instansi

Peserta dapat memantau laman atau media sosial resmi masing-masing instansi yang didaftari.

Biasanya, instansi akan mengumumkan hasil SKD CPNS melalui laman resmi maupun media sosial.

Jadwal terbaru seleksi CPNS 2021 tahap 2

Cara cek pengumuman hasil SKD CPNS 2021 di laman SSCASN.Dok. Kominfotik Jakarta Utara Cara cek pengumuman hasil SKD CPNS 2021 di laman SSCASN.

  • Pengolahan nilai SKD CPNS: 1-3 November 2021
  • Rekonsiliasi hasil SKD CPNS: 4-6 November 2021
  • Validasi nilai SKD CPNS: 5-8 November 2021
  • Penyampaian hasil SKD CPNS: 9-10 November 2021
  • Penentuan lokasi ujian SKB oleh instansi: 11-12 November 2021
  • Pengumuman hasil SKD CPNS: 13-14 November 2021
  • Pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta: 15-16 November 2021
  • Penjadwalan SKB: 17-19 November 2021
  • Pengumuman jadwal pelaksanaan SKB: 22 November 2021
  • Pelaksanaan SKB: 27 November- 18 Desember 2021
  • Pengolahan/integrasi hasil SKD dan SKB: 19-20 Desember 2021
  • Rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB: 21-24 Desember 2021
  • Validasi hasil integrasi SKD dan SKB: 27-28 Desember 2021
  • Penyampaian hasil SKD dan SKB: 29-30 Desember 2021
  • Pengumuman hasil SKD dan SKB: 3-4 Januari 2021
  • Masa sanggah: 5-8 Januari 2021
  • Jawab sanggah: 10-17 Januari 2021
  • Pengumuman pascasanggah: 18-19 Januari 2022
  • Penyampaian kelengkapan dokumen: 20 Januari-15 Februari 2022
  • Usul penetapan NIP/NI PPPK: 1-28 Februari 2022


 
KOMPASAkbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cara Download Sertifikat SKD CPNS 2021