10 Dokumen Sebelum Diunggah di Menu DRH dan tempat Mengurusnya

 

Tangkapan layar 10 dokumen yang harus disiapkan calon PPPK untuk kemudian diunggah sendiri di DRH SSCASN

 Sebanyak 10 dokumen harus disiapkan guru honorer dalam pemberkasan NIP PPPK. Dokumen itu tidak bisa dikeluarkan instansi yang tidak direkomendasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Sri Hariyati mengungkapkan setelah berkoordinasi dengan BKD, ada beberapa petunjuk pengurusan berkas.

"Berkasnya harus di instansi pemerintah. Misalnya surat keterangan kesehatan, enggak boleh di RS swasta," kata Sri , Minggu (26/12).

Ini petunjuk yang bisa membantu guru honorer agar tidak bingung menyiapkan 10 dokumen sebelum diunggah di menu daftar riwayat hidup (DRH): 

1. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Bisa di studio foto.

2. Hasil scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. 

3. Hasil scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.

4. Hasil scan asli DRH yang telah ditandatangani peserta bersangkutan dan bermaterai Rp10 ribu. Formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman sscasn.bkn.go.id.

5. Hasil scan asli catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Kepolisan Resor (Polres) dan masih berlaku.

6. Hasil scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan pelayanan kesehatan pemerintah. Ini bisa diminta di puskesmas.

7. Hasil scan asli Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Ini bisa dilakukan di RS Bhayangkara, RSUD, RS besar pemerintah, BNN.

8. Hasil scan asli surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp10 ribu yang berisi tentang;

a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih. Formatnya bisa koordinasi dengan Polres, BKD.

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD). Formatnya berkoordinasi dengan BKD.

c.  Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/Polri. Berkoordinasi dengan BKD untuk mendapatkan formatnya.

d. Tidak menjadi anggota/pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Berkoordinasi dengan BKD untuk formatnya.

e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Berkoordinasi dengan BKD untuk formatnya.

9. Hasil scan asli bukti pengalaman kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja). Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan formatnya. 

10. Hasil scan asli surat lamaran. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan formatnya.  (esy/jpnn)