Artinya, seluruh Indonesia masih kekurangan sekitar 900.000 guru ASN di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Aceh, Drs Alhudri MM mengatakan, Indonesia masih membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru.
Tetapi di lapangan baru ada 1,3 juta guru.
Artinya, seluruh Indonesia masih kekurangan sekitar 900.000 guru ASN di sekolah negeri.
Bahkan, jika diperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun tahun ini Indonesia butuh lebih dari satu juta guru.
“Maka untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, pemerintah membuka perekrutan guru ASN PPPK yang proses pengumpulan informasi disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah,” kata Alhudri di sebuah hotel di Banda Aceh, Kamis (2/12/2021).
Alhudri menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tahap I untuk Pelaksanaan Ujian Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2021.
Kegiatan itu diikuti oleh kepala dinas pendidikan dari 23 kabupaten/kota di Aceh dan seorang dari Badan Kepegawaian Aceh.
"Adapun hal yang ingin dicapai dari perekrutan guru PPPK ini adalah perubahan status dari honorer ke ASN PPPK.
Kebijakan ini akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi," katanya.
Kemudian, perubahan status menjadi ASN PPPK akan memungkinkan lebih banyak guru yang mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
"Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karier jangka panjang guru serta kualitas pengajaran yang diterima oleh para peserta didik di Indonesia," kata Alhudri.
Program guru ASN PPPK ini, lanjut Alhudri, juga menjadi alternatif rekrutmen berdasarkan Dapodik tahun 2020 sebanyak 59 persen guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun sehingga tak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS.
"Oleh karenanya, kami mengharapkan peserta agar dapat mengikuti rapat koordinasi tahap I untuk melaksanakan ujian seleksi PPPK tahap 2 tahun 2021 dengan tekun dan bersemangat," katanya.
Dalam kesempatan itu Alhudri mengatakan, guru profesional berperan penting dalam proses transfer pengetahuan dalam hal kompetensi maupun karakter peserta didik.
"Guru profesional dengan kompetensi unggul menjadi kunci terlaksananya pendidikan berkualitas," katanya.
Alhudri menambahkan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para guru menjadi salah satu perhatian utama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam kebijakan Merdeka Belajar.
Ketersediaan dan penjaminan kesejahteraan guru profesional, merupakan tugas pemerintah melalui Kemendikbudristek, begitu pula dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini.
Begitupun, katanya, dengan adanya program ini pemerintah membantu bapak ibu/guru honorer yang telah mengabdi di sekolah selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS.
Sementara itu, Ketua Panitia Zakaria mengatakan, tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut adalah untuk menyinkronkan jadwal pelaksanaan tes PPPK antara dinas pendidikan cabang dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota di Aceh.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat struktural di lingkup Disdik Aceh dan kepala cabang dinas dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. (*)Aceh Tribun