Guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi PPPK pun waswas karena akan terdepak oleh pendidik berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, nasib guru honorer seperti lagu band PADI 'Kasih Tak Sampai'.
Walaupun digantung, dikasih harapan lagi, tetap setia mengabdi.
"Saya prihatin melihat pejabat yang hanya menjadi corong undang-undang. Seolah-oleh itu mutlak dan tidak bisa diubah," kata Kadafi dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan sejumlah forum honorer, Kamis (20/1).
Dia melanjutkan, UU bisa diubah kalau DPR dan pemerintah bersepakat.
Kadafi menegaskan satu-satunya yang tidak bisa diubah adalah kitab suci.
Dia mengatakan penyelesaian masalah guru honorer akan mudah bila pemerintah memang serius.
Lebih lanjut Kadafi menyatakan bahwa guru PNS yang akan pensiun hingga 2023, yaitu sebanyak 375.546.
Kadafi kemudian membandingkan dengan jumlah PPPK guru tahap 1 dan 2 yang mencapai 293.848 orang.
"Guru PNS yang akan pensiun pada 2023 hampir 400 ribu. PPPK guru 2021 hanya sekitar 300 ribu," ujarnya.
Dengan data tersebut lanjutnya, guru PPPK yang lulus tahap 1 dan 2 tidak mengurangi jumlah pensiun guru.
Artinya, kekurangan guru makin lebar.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, Kadafi khawatir terjadi darurat pendidikan.
Kalau sudah begitu, kata dia, masihkah pemerintah akan memberhentikan guru honorer.
Dia menyarankan Kemendikbudristek merekrut seluruh guru honorer yang berjumlah 742 ribuan menjadi PPPK.
Dengan mengangkat seluruh guru honorer pun masih ada kekurangan sekitar 300 ribu dari program 1 juta guru PPPK.
"Janganlah sekadar janji. Sebagai milenial saya memberikan penghormatan kepada para guru honorer dan tenaga kependidikan yang sudah berkorban demi mencerdaskan anak-anak bangsa," pungkasnya. (esy/jpnn)