Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai dirasakan para guru honorer di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten.
"Kejam sekali para kepala sekolah (Kepsek) yang meminta guru honorernya mundur," kata Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Sumatera Selatan, Susi Maryani , Selasa (18/1).
Bu Susi mengaku bisa merasakan bagaimana tertekannya guru honorer ketika diminta untuk mengundurkan diri.
Sebab, mereka sudah lama mengabdi dengan gaji minim dan beban kerja sama seperti PNS, bukannya didukung malah disuruh siap-siap mundur ketika guru PNS dan PPPK 2021 masuk.
Dia berharap para kepsek tidak asal pecat guru honorer hanya karena ingin mengganti dengan tenaga pengajar baru.
"Alhamdulillah, di Palembang kami aman. Belum ada kepsek yang main PHK," ujarnya.
Dia menceritakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Zulinto sangat melindungi guru honorer, apalagi yang sudah punya SK wali kota.
Selain itu, Susi mengungkapkan ketua PGRI Provinsi Sumsel sangat support honorer.
Mereka ikut membantu guru honorer negeri agar bisa mendapatkan status ASN PPPK.
"Tiga ribuan guru honorer di SD dan SMP Kota Palembang mendapatkan perhatian Pemda. Kami sangat bersyukur," pungkas Susi Maryani. (esy/jpnn)