Musbihin menilai mereka seenaknya membuat kebijakan yang akhirnya memicu suasana tidak kondusif di sekolah-sekolah negeri.
"Wow, penguasa-penguasa tingkat paling bawah di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah mulai beraksi. Sungguh teganya hatimu," kata Musbihin Minggu (16/1).
Ia menuding para kepala sekolah itu memperlakukan guru honorer seperti tebu, habis manis sepah dibuang.
Kondisi ini menurut Musbihin harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat para guru honorer yang tidak lolos PPPK 2021 karena formasinya terbatas.
Mereka kalah dengan guru besertifikat pendidik (beserdik) yang mendapatkan nilai afirmasi jauh lebih banyak.
"Kemendikbudristek harus lebih bijaksana menyelesaikan guru honorer yang tidak lolos PPPK ini," ucapnya.
Dia menegaskan target 1 juta PPPK guru untuk honorer negeri hanya isapan jempol.
Program dan usulan dari guru honorer negeri, tetapi sebagian malah yang menikmati guru swasta beserdik. Guru honorer negeri malah menjadi korban.Sebagai rakyat kecil kata Musbihin, guru honorer membutuhkan pendampingan, tetapi siapa yang bersedia mendampingi.
Para guru honorer hanya berharap wakil rakyat di daerah dan pusat serius memperjuangkan guru honorer negeri.
"Yang kami tahu Ketua Komisi X DPR RI Bapak Syaiful Huda sudah berusaha mendampingi dan memperjuangkan kami dari sebelum sampai saat ini proses PPPK tahap 1 dan 2," ujarnya.
Dia berharap masih ada jalan terbaik bagi guru honorer negeri yang sudah mengabdi puluhan tahun.
"Semoga perjuangan Komisi X berhasil dan kami semua bisa menjadi ASN PPPK," pungkas Musbihin. (esy/jpnn)