Evaluasi harus dilakukan sebelum seleksi PPPK guru tahap 3 digelar.
Langkah ini, menurut Syaiful, untuk mengurangi masalah pascaseleksi, apalagi Komisi X mendapatkan banyak pengaduan dari guru honorer negeri pascaseleksi PPPK guru tahap 2.
"Padahal, kami sudah mewanti-wanti Kemendikbudristek dan Panselnas untuk evaluasi tahap 1 dulu baru berlanjut ke tahap 2," tutur Syaiful Jumat (14/1).
Faktanya seleksi PPPK guru tahap 2 juga bermasalah. Malah, kata Syaiful, guru honorer negeri tersingkir dari sekolahnya karena kalah ranking dengan peserta besertifikat pendidik (beserdik).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan komitmen Komisi X untuk meningkatkan status guru honorer negeri menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.
Namun, atas dasar kebijakan pemerintah mereka diarahkan menjadi PPPK.
Syaiful Huda mengatakan seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu guru honorer negeri dalam rekrutmen PPPK 2021.
"Angkat dulu semua guru honorer menjadi PPPK, itu baru fair," ucapnya.
Dia optimistis jika pemerintah mengangkat semua guru honorer negeri, kemudian memberikan pelatihan 1 - 2 bulan, kemampuan mereka akan bertambah.
Tidak adil bila pemerintah menuntut kompetensi tinggi dari guru honorer, padahal bertahun-tahun mereka tidak pernah diberikan pelatihan.
"Saran saya dari formasi satu juta PPPK, sebaiknya 600 - 700 ribu untuk guru honorer negeri. Ini agar semangat meningkatkan status guru honorer negeri benar-benar direalisasikan," pungkas Syaiful Huda. (esy/jpnn)