Foto: Infografis/PNS, Mantu Idaman Mertua Sejak Zaman Belanda/Arie Pratama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali acap kali dalam pidatonya menyampaikan keinginannya untuk merubah kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Agenda birokrasi PNS pun mulai dilakukan.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengungkapkan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi PNS.
Pertama, transformasi organisasi melalui pemangkasan jabatan struktural di kementerian dan lembaga (K/L) negara.
"Sehingga sekarang hanya dua pejabat, Eselon I dan Eselon II. Serta Eselon III, IV ditransformasi menjadi pejabat-pejabat fungsional," jelas Alex kepada CNBC Indonesia melalui video conference, dikutip Senin (14/2/2022).
Setelah melakukan pemangkasan jabatan, saat ini kata Alex telah dibentuk mekanisme kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Karena selama ini, mekanisme kinerja PNS terlalu bersifat hirarkis.
Transformasi kedua adalah sistem kerja. Pemerintah, kata Alex akan segera melakukan transformasi dari manual ke digital. "Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mutlak harus diakselerasi."
Dalam proses transisi menuju digitalisasi ada dua puzzle besar yang harus diperbaiki, yakni digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses internal.
"Bagaimana manajemen sumber daya manusia (SDM) masuk ke digitalisasi, manajemen aset, manajemen keuangan dan procurement, dan lain-lain. Jadi, ada internal dan pelayanan publik," jelas Alex.
Foto: Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB (Tangkapan layar)Kemudian transformasi ketiga yakni terkait kinerja individu PNS itu sendiri. Manajemen SDM menuju human capital tangguh untuk bisa menjawab kemajuan teknologi di masa depan.
Nah, untuk membentuk PNS yang tangguh tersebut, kata Alex, Kemen PANRB telah menyiapkan enam strategi.
Pertama, penguatan budaya kerja dan employee branding. Di mana budaya kerja atau core value ASN sekarang sama di semua K/L, baik di daerah dan pusat.
Kedua, percepatan peningkatan kapasitas dengan cara pengetahuan masing-masing PNS harus terus diakselerasi.
"Gak bisa ASN itu bertahun-tahun gak dapat kesempatan belajar dan segala macam. Ini, kami siapkan, sedang membuat kebijakan-kebijakan sampai nanti mengarah ke learning wallet," jelas Alex.
Learning Wallet yang dimaksud adalah anggaran khusus yang disiapkan pemerintah untuk para ASN untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Namun, sampai saat ini Alex belum bisa memberikan gambaran berapa anggaran yang akan disiapkan pemerintah untuk learning wallet tersebut.
Kemudian strategi ketiga untuk membentuk ASN/PNS yang tangguh yakni, peningkatan kinerja. Termasuk di dalamnya perbaikan sistem penghargaan untuk ASN. Jadi, ASN akan dituntut profesionalismenya, namun penghargaan atau reward juga akan diperhatikan.
Keempat, pengembangan talenta dan karir. Pemerintah, kata Alex akan membentuk talent committee, talent tools, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membangun leadership dan meningkatkan keterampilan teknis para ASN.
Kelima, percepatan transformasi digital. "Jadi sekarang kita sedang menyiapkan super apps, digital platform untuk ASN, sehingga 4,2 juta ASN terhubung di dalam sebuah platform kerja," jelas Alex.
"Sehingga mau mempermudah pengelolaan kinerja, memberikan feedback, talent manajemen, dan lain-lain itu sudah di dalam platform itu," ujarnya lagi.
Keenam yakni penyesuaian atau perancangan jabatan yang bisa mendukung organisasi yang bisa fleksibel. Karena selama ini desain jabatan, menurut Alex sangat rigid.
Misalnya jabatan fungsional, di mana butir-butir kebijakannya didefinisikan dengan angka yang rigid, sehingga menutup fleksibilitas kinerja ASN.
"Tentu simpul-simpul itu harus dibongkar sehingga bisa mendukung organisasi yang fleksibel. Kira-kira tiga agenda transformasi besarnya seperti itu," pungkas Alex.
(mij/mij)
CNBC Indonesia