Padahal, mereka sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH) sejak Januari 2022.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengungkapkan, bagaimana bisa mempercepat penetapan NIP PPPK guru tahap 1 dan 2 kalau masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang belum mengusulkan.
"Enggak mungkin kan kami menetapkan NIP PPPK kalau enggak ada usulan Pemda," kata Deputi Suharmen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Formasi GTK PPPK 2022 Komisi X DPR RI, Senin (28/3).
Data BKN per Minggu (27/3) sore menyebutkan, NIP PPPK yang sudah ditetapkan sebanyak 108.963 orang.
Yang statusnya BTL atau berkas tidak lengkap, kata Suharmen, sudah dikembalikan kepada masing-masing instansi.
SK PPPK yang sudah dicetak oleh masing-masing instansi Pemda sebanyak 26.486.
"BKN telah mempercepat proses penetapan NIP PPPK. Kendalanya masih banyak daerah yang belum usulkan penetapan NIP PPPK," ucapnya.
Suharmen menyebutkan untuk PPPK guru tahap 1 terdapat 66 instansi belum memasukkan usulannya ke BKN.
Sementara untuk tahap 2 sebanyak 184 instansi Pemda.
Dia menegaskan, proses penetapan NIP PPPK serba digital sehingga lebih cepat, dengan catatan semua dokumen lengkap.
"Jadi, BKN tidak pernah memperlambat, ya," pungkasnya. (esy/jpnn)