Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia FHNK2I Kota Blitar Kukuh Satria Tetuko mengungkapkan pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan Kota Blitar terkait persoalan gaji tersebut.
Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa penggajian akan dilakukan pada akhir Maret, karena saat ini masih dalam tahap pengurusan administrasi.
"Jadi, bukan hanya PPPK yang belum gajian, tetapi juga CPNS. Ini masalah teknis penganggaran saja, sih," kata Kukuh , Jumat (25/3).
Dia menambahkan khusus PPPK, sebanyak 69 guru yang sudah terima SK per 1 Maret tidak masalah apabila gaji mereka dihitung 1 Maret sesuai tanggal SPMT atau Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
Sebab, lanjut dia, kontrak kerja PPPK itu per 1 Februari 2022, tetapi mereka tidak masalah apabila ternyata gaji mereka tidak dirapel. "Kami, sih, tidak keberatan, ya, karena menyesuaikan kondisi daerah juga," ucapnya.
Menurut Kukuh, sikap menerima yang diambil para guru PPPK ini dikarenakan sampai Februari mereka tetap digaji Rp 1,2 juta. Untuk Maret, lanjut Kukuh, angka tersebut naik karena sudah menyandang status PPPK.
Sebelumnya, sebanyak 69 PPPK dan 50 CPNS resmi menerima SK pada 1 Maret.
Selain itu tersisa 6 calon PPPK yang belum menerima SK pada saat itu karena status BTL atau berkas tidak lengkap.
Keenam PPPK ini akhirnya tanda tangan kontrak pada 22 Maret dan tinggal menunggu penerbitan SK.
Untuk masa kontrak, seluruh PPPK di Kota Kediri dikontrak mulai 1 Februari 2022 sampai 31 Januari 2027. (esy/jpnn)