Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk CPNS (CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah negeri sipil (PPPK) untuk tahun anggaran 2022 dengan jumlah sebanyak 1.086.128 formasi.
Adapun hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ad Interim Mahfud MD dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/6) lalu.
"Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN 2022 adalah 1.086.128 orang atau formasi jabatan," ujarnya.
Formasi ini menjadi angin segar untuk para guru honorer Indonesia, terutama yang mengajar di daerah. Pasalnya, dari total 1.035.811 formasi yang akan dibuka untuk PPPK, formasi terbesar akan dialokasikan untuk PPPK guru di pemerintah daerah sebanyak 758.018 orang, disusul PPPK fungsional non guru sebanyak 184.239 orang.
Sementara di tingkat pusat, PPPK untuk guru dibuka untuk 45 ribu formasi, dosen 20 ribu formasi, dokter atau tenaga kesehatan 3.000 formasi, serta jabatan teknis lainnya 25.554 formasi.
Sedangkan untuk lowongan CPNS 2022 dibuka sebanyak 8.941 yang rencananya bakal dibuka untuk sekolah kedinasan.
Mahfud belum memaparkan lebih spesifik terkait waktu seleksi pendaftaran dari rincian formasi CPNS dan PPPK 2022.
Dia hanya mengatakan rekrutmen atas rincian formasi CPNS dan PPPK 2022 akan fokus pada seleksi PPPK guru dan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah hanya akan merekrut PPPK di tahun ini. Sementara formasi atau lowongan CPNS 2022 tidak dibuka tahun ini.
"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, 18 Januari 2022.
Tjahjo mengemukakan keputusan ini diambil setelah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.
Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak. Tjahjo saat itu belum membahas detail rincian formasi CPNS dan PPPK 2022.