Guru Honorer Gagal PG, K2 & Negeri Minimal 3 Tahun Semua Diangkat PPPK Tanpa Tes

 Guru Honorer Gagal PG, K2 & Negeri Minimal 3 Tahun, Semua Diangkat PPPK Tanpa Tes

Kabar gembira soal seleksi PPPK: Ki-Ka: Wakil Ketua forum GLPGPPPK Pusat Hasna, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto. Foto dokumentasi GLPGPPPK
 Guru honorer yang tidak lulus passing grade dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 bisa bernapas lega.

Mereka akan diangkat menjadi PPPK tanpa tes lagi, seperti 193.954 guru lulus PG PPPK 2021.

Tidak hanya itu, honorer K2 dan guru honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik yang belum ikut seleksi PPPK 2021, juga akan diangkat tanpa tes.

Menurut Wakil Ketua Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Hasna, hal tersebut telah ditegaskan pemerintah dalam rakor teknis Panselnas bersama Pemda pekan lalu.

"Saking senangnya, Pak Kadisdik Kota Palembang Ahmad Zulinto memberikan kabar menggembirakan itu saat beliau masih di Jakarta," kata Hasna  Minggu (10/7).

Dia menyebutkan, keseriusan Pemkot Palembang ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk 3.500 guru prioritas 1, 2, dan 3 dalam pengadaan PPPK 2022.

Penambahan jumlah kuota tersebut berkat koordinasi forum dengan Pemkot Palembang.

GLPGPPPK Kota Palembang mengajukan permohonan agar ada penambahan kuota dari sebelumnya hanya 620.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pak Ahmad Zulinto yang dalam rakornas berhasil memperjuangan tambahan kuota PPPK 2022 untuk guru," kata Hasna.

Dia menjabarkan dari informasi Kadisdik Ahmad Zulinto, kuota 3.500 itu terdiri dari prioritas 1 sebanyak 1.196 orang.

Sisanya untuk guru honorer K2 yang masuk prioritas 2.

Lalu, pegawai non-ASN di sekolah negeri negeri yang mengabdi minimal 3 tahun serta terdaftar di Dapodik menjadi prioritas 3.

"Jadi, setelah prioritas 1, yaitu guru lulus passing grade (PG) dari honorer K2, guru honorer negeri, lulusan pendidikan profesi guru (PPG), dan guru swasta terangkut, baru lanjut prioritas 2 dan 3," terangnya.

Nah, prioritas 2 dan 3 itu kata Hasna, seleksinya hanya observasi, tidak dites kembali. Observasi ini dilakukan pemerintah daerah.

Sebaliknya untuk guru lulus PG tidak ada tes dan langsung penempatan. Jika kemudian masih ada sisa formasi, itu diberikan kepada guru prioritas 2 dan 3.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai informasi dari Kadisdik dan pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), pengangkatan guru prioritas 1 sebanyak 195.954 serentak dilaksanakan pada Juli - Agustus.

Kemudian, September - Desember perekrutan untuk yang prioritas 2, 3, dan pelamar umum (terdiri dari honorer yang mengabdi di bawah 3 tahun, lulusan PPG).

"Intinya dari kuota 3.500 itu, jatah bagi guru lulus PG sebanyak 1.196. Sisanya 2.304 untuk kuota prioritas 2 dan 3," ucapnya.

Menurut Hasna, kebijakan itu diambil Pemkot Palembang lewat Disdik, dalam rangka menghadapi penghapusan honorer pada 28 November 2023.

Dia berharap apa yang sudah dilakukan Pemkot Palembang bisa diikuti Pemda lainnya. Ini untuk menyelamatkan honorer dari PHK besar-besaran. (esy/jpnn)