Upaya Kemdikbud tersebut dilakukan sejak tanggal 18 Juni sampai 15 Juli 2022 lalu, dan telah dilaksanakan di berbagai daerah.
Rapat koordinasi PPPK 2022 membahas kaitannya dengan nasib guru honorer agar bisa diangkat menjadi guru ASN melalui seleksi PPPK 2022 mendatang.
Berikut penjelasan terkait rakor Kemdikbud, yang dilansir dari akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud.
Rakor yang dilaksanakan oleh Kemdikbud tersebut ternyata memperoleh apresiasi yang baik dari pemerintah daerah.
Sebab melalui rakor dan sinkronisasi data formasi guru yang dilaksanakan oleh Kemdikbud mampu membantu Pemda dalam memenuhi formasi dan memperjuangkan nasib guru honorer.
Sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, bahwa rakor tersebut dirasa sangat tepat dilakukan sebab membantu kebutuhan guru di daerah yang memang sangat besar.
Selain itu Kepala BKD Kabupaten Trenggalek juga menjelaskan bahwa rakor tersebut sangat membantu Pemda dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.
Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, juga menegaskan bawha rakor dan sinkronisasi data kebutuhan formasi guru ASN merupakan suatu permulaan yang cukup baik.
Lebih lanjut Sekretaris BKPSDM juga berharap bahwa mekanisme seleksi PPPK guru 2022 bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemda.
Selain itu, Kemdikbud juga mengundang perwakilan Pemda agar pelaksanaan rakor da sinkronisasi data bisa berjalan lebih optimal.
Upaya nyata dari Kemdikbud ini menandakan bahwa ada usaha konkrit dari pemerintah untuk mewujudkan kebutuhan 1 juta guru ASN profesional di seluruh Indonesia.
Terakhir, upaya ini juga menjadi salah satu wujud perhatian dari pemerintah dalam usaha mensejahterakan guru honorer agar bisa menjadi guru ASN PPPK 2022.
Jadi, ini adalah peluang besar bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi PPPK guru tahun 2022 mendatang.***
Editor: Intan Sherly Monica
Sumber: Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud