Upaya Kemdikbud ini merupakan sebuah rangkaian dari rapat koordinasi dan sinkronisasi data pemenuhan formasi bagi guru honorer pada formasi PPPK 2022 yang diselenggarakan di lima region sejak 18 Juni hingga 15 Juli 2022.
Rapat tersebut demi memperjuangkan nasib guru honorer yang tersebar di seluruh daerah untuk menjadi guru ASN melalui PPPK 2022.
Melalui Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud, upaya Kemdikbud tersebut ternyata sangat diapresiasi oleh sejumlah perwakilan pemerintah daerah.
Melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi data formasi guru honorer menjadi ASN pada PPPK 2022 tersebut tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam menyediakan formasi kebutuhan sesuai dengan data yang ada.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan Kemdikbud bersama Pemda. Hal tersebut karena kebutuhan guru di daerah memang pada dasarnya sangat besar.
"Kami memberikan apresiasi terhadap Ditjen GTK Kemdikbud Ristek yang memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama guna pemenuhan guru di daerah masing-masing," kata Dumuliahi Djami.
Hal senada pun juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniati bahwa rapat koordinasi tersebut akan membantu pemerintah daerah yang masih bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
"Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi terbantu sekali. Kami bisa berdiskusi dengan Kemdikbud Ristek, Kementerian Keuangan, BKN, KemenPAN-RB, dan juga Kemendagri sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi juga kebijakan nasional," ucap Eko Yuniati.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Mamik Suparmi.
Mamik Suparmi menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi data kebutuhan formasi guru ASN pada PPPK 2022 tersebut merupakan sebuah awalan yang bagus.
Mamik Suparmi juga berharap dengan adanya mekanisme rekrutmen baru tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah.
"Sehingga harapan ada guru guru profesional melalui PPPK ini bisa terwujud untuk perbaikan dunia pendidikan ke depan," kata Mamik Suparmi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemdikbud RI telah mengundang sejumlah perwakilan Pemerintah Daerah agar melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi data pemenuhan kebutuhan guru honorer pada formasi PPPK 2022.
Perlu kita ketahui bahwa upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menciptakan 1 juta guru ASN melalui adanya guru profesional di seluruh daerah Indonesia dalam menunjang keberlangsungan dunia pendidikan yang baik.
Selain itu, upaya tersebut juga merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan guru honorer dengan menjadi guru ASN melalui pelaksanaan seleksi PPPK 2022.***
Editor: Anbari Ghaliya
Sumber: Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud