Upaya yang dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi di 5 wilayah sejak 18 Juni hingga 15 Juli 2022 tersebut diapresiasi para perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami menyatakan kegiatan yang dilakukan sangat tepat. Sebab, kebutuhan guru di daerah sangat besar.
"Kami memberikan apresiasi terhadap Ditjen GTK Kemendikbudristek yang memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama guna pemenuhan guru di daerah masing-masing," ucap dia dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).
Dumuliahi melanjutkan rekrutmen ASN PPPK tahun 2022 merupakan langkah yang sudah sangat luar biasa.
Dia mendorong agar ke depan format rekrutmen seperti ini bisa dilakukan kembali.
Bahkan tidak hanya untuk formasi pendidik/guru, tetapi juga pendidik lainnya yang menunjang proses pembelajaran.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniati.
Menurut dia, rapat koordinasi dapat membantu pemerintah daerah yang selama ini bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
"Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi terbantu sekali. Kami bisa berdiskusi dengan Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, BKN, KemenpanRB dan juga Kemendagri sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi juga kebijakan nasional," kata Eko.
Untuk formasi guru yang diajukan, Eko menambahkan, guru honorer di daerahnya yang tercatat di dapodik sekitar 1.125 orang per Juli 2022.
Jumlah tersebut termasuk guru yang sudah ikut seleksi tahun lalu dan lulus passing grade yang berjumlah 611 orang.
Sedangkan pada 2021, guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK mencapai 546 orang.
"Kami akan upayakan 1.125 guru honorer ini bisa memenuhi semuanya. Kami sudah melakukan koordinasi dari awal dengan OPD terkait, berapa kemampuan anggaran kami untuk betul-betul bisa mengangkat guru honorer di daerah kami," tutur Eko.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Mamik Suparmi menyampaikan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi awalan yang bagus untuk rekrutmen guru ASN PPPK 2022.
Mamik berharap dengan mekanisme rekrutmen yang sudah diperbaharui dapat dijalankan pemerintah daerah sebaik-baiknya.
"Sehingga harapan ada guru-guru profesional melalui PPPK ini bisa terwujud untuk perbaikan dunia pendidikan ke depan," jelas Mamik.
Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani, menerangkan seleksi guru ASN Pa PPK 2022 akan memprioritaskan 193.954 peserta yang telah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 tapi belum mendapatkan formasi.
Jumlah tersebut akan digabungkan dengan kuota formasi guru yang diajukan daerah pada tahun ini.
Dia berharap panitia daerah menambah kuota formasi guru PPPK, sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah pada tahun depan.
Itu sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemda yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab terkait pemenuhan atau pengajuan formasi ASN PPPK kepada pemerintah daerah.
"Kami membantu agar hal tersebut terealisasi dengan baik dan sesuai sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut," ungkap Nunuk.
Terkait perubahan mekanisme, Nunuk menjelaskan proses seleksi akan melibatkan pemerintah daerah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Perubahan ini muncul setelah Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu.
"Kami mengharapkan bapak dan ibu pemerintah daerah punya perhatian yang besar seperti kita. Pemenuhan kebutuhan guru adalah pekerjaan bersama. Jadi kolaborasi yang baik antara kita akan menghasilkan guru-guru terbaik yang diangkat jadi guru ASN PPPK," tutup Nunuk. kompas