Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba mengusulkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPAS) 2023.
"Total anggaran sekitar Rp 380 miliar, kami coba alokasikan, diusulkan di KUA-PPAS tahun anggaran 2023," kata Wildan di Cibinong, Bogor, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa peningkatan secara drastis anggaran gaji itu lantaran adanya rencana pengangkatan 3.620 PPPK di tahun depan.
Pasalnya, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan Rp 96 miliar untuk menggaji 2.700 PPPK. "Jadi, khusus untuk gaji PPPK angkatan 2023 saja hampir Rp 200 miliar," kata Wildan.
Menurut dia, akibat meningkatnya kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK, itu maka Pemkab Bogor terpaksa menggeser sebagian anggaran yang semula untuk infrastruktur.
"Digeser beberapa, yang pertama infrastruktur mau tidak mau berkurang, terus kegiatan-kegiatan coba kami kurangi, (kegiatan) yang sifatnya pelatihan, bimtek, sosialisasi, itu kami alokasikan," kata Wildan.
Sementara, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Nia Kusmardini menyebutkan bahwa Pemkab Bogor kembali mengajukan penambahan PPPK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Untuk formasi PPPK tahun 2022 yang diangkat pada tahun 2023, total 3.620 orang," ungkap Nia.
Dari total kuota 3.620 PPPK, sebagian besar khusus untuk formasi guru, yaitu 3.039 orang. Kemudian, sisanya yaitu formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain. (antara/jpnn)