Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengakatan tersebut dilakukan pada sejuta honorer dan nakes yang sebagian besar di daerah.
"Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983.000 di antaranya di daerah," kata Azwar.
Dia juga menyebut pengangkatan status guru honorer dan nakes menjadi prioritas sesuai program presiden yang akan dituntaskan.
"Pendidikan dan kesehatan akan kita tuntaskan PPPK-nya," ucapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga mengatakan bahwa setiap tahunnya pemerintah menyediakan kuota bagi honorer dan nakes agar bisa diangkat sebagai ASN, terutama untuk luar Pulau Jawa dan daerah terpencil.
Namun setelah ditempatkan, tak sedikit yang kemudian meminta untuk dipindahkan ke kota dan Pulau Jawa. Katanya, hal tersebut menyebabkan kekosongan formasi ASN di daerah-daerah.
Untuk itu, dia menyebut bahwa yang menjadi perhatian utama sekarang ialah terkait pemerataan sumber daya manusia (SDM).
"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM tapi pemerataan," ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota. Hal tersebut dilakukan agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.
"Pemerataan ini kita siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kita kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa supaya mengabdi dulu di desa-desa itu," ujarnya.
Azwar menilai bila pola demikian terus-menerus dibiarkan, maka berapa pun kuota formasi ASN yang disediakan presiden, tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan. Selain itu, desa tidak akan mendapat pelayanan kesehatan dan guru yang bagus.
"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," katanya.
Dia kemudian menambahkan adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua. Formasi ini diterapkan sebaga solusi agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.
"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80% diisi orang Papua, 20% dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," kata Azwar.Okz