Butuh waktu dua tahun untuk mengangkat 193.954 guru lulus PG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Pengangkatan PPPK dari guru lulus PG dimulai tahun ini hingga 2023," kata Nunuk, Kamis (6/10).a
Dia mengungkapkan pada seleksi PPPK 2021, pemerintah sudah berhasil meluluskan 293 ribu lebih guru dan mendapatkan formasi.
Sayangnya seleksi tahun lalu menyisakan pekerjaan rumah, yaitu 193.954 guru lulus PG, tetapi tidak mendapatkan formasi.
"Inilah PR pemerintah yang harus diselesaikan tahun ini dan tahun depan. Insyaallah," ujarnya
Dia menyebutkan 97% guru PPPK 2021 telah mendapatkan NIP. Namun, masih ada 3% atau 8 ribuan yang belum mendapatkan NIP PPPK.
Nunuk mengimbau seluruh daerah untuk segera menyelesaikan proses penerbitan NIP PPPK-nya dan tentu dilanjutkan dengan proses pengajiannya.
Nunuk mengaku mengetahui masih banyak guru PPPK yang mengeluh belum mendapatkan gajinya. Itu sebabnya dia mengeluarkan surat edaran.
"Mohon segera ditindaklanjuti untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia," imbaunya.
Lanjut dikatakan kebutuhan guru tahun 2022/2023 sebanyak 2.407.784. Kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dengan tersedianya guru ASN sekarang ada 1,3 juta orang.
Sayangnya dari jumlah tersebut hanya 1,2 juta saja yang memenuhi beban kerja.
"Ini ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan tertentu," cetusnya.
Itu pula, kata Nunuk, yang membuat pemerintah melakukan redistribusi untuk kelebihan guru ASN.
Kondisi serupa juga terjadi untuk guru honorer. Dari 724 ribu lebih, masih ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan pendidikan tersebut.
Tercatat hanya 490 ribu yang memenuhi beban kerja dan masih ada kekosongan guru berdasarkan data yang tersebut.
"Meskipun ada kelebihan guru, tetapi ada kekosongan guru karena banyak yang harus diredistribusi. Nah, kekosongan itu jumlahnya adalah 679.279," terangnya. (esy/jpnn)