Sebelumnya Keendikbudristek telah mengeluarkan jadwal pelaksanaan tes PPPK Guru 2022 yakni tanggal 25 Oktober 2022. Namun tanggal tersebut dipastikan mundur karena web tempat pendaftaran SSCASN belum juga dibuka.
Alasannya karena tidak ada kecocokan data Kemendikbudrostek dengan usulan formasi dari Pemda. Hal ini yang membuat BKN menunda pendaftaran PPPK 2022.
Pantauan Portal Sulut, web SSCASN belum bisa diakses, sementara di https://gurupppk.kemdikbud.go.id/ yang menjadi pusat informasi PPPK 2022 juga belum ada perubahan terbaru soal seleksi PPPK.
'Mohon Menunggu. Panselnas yang akan mengumumkan jadwal Seleksi' di web gurupppk.kemdikbud.go.id.
Sementara dalam grafis progres, 6 tahapan sudah dilalui tinggal tahapan Pendaftaran pada SSCASN dimulai.
Terbaru, ada perubahan status di Info GTK. Sejumlah tenaga honorer yang masuk Prioritas 1 atau P1 kaget dengan ada perubahan status di info GTK.
"Cek Info GTK poin 10, dari status terkunci menjadi terbuka, Gawat," tulis salah satu nitizen di grup FB Kemdikbud info.
"CEK CEK Info GTK Terbaru.. muncul lagi poin 9, 10 dan 11," tulis nitizen lainnya.
"Setelah cek kembali info GTK, muncul nompr 10 tapi kondisi verval TERBUKA padahal kemarin DIKUNCI, tercatat lulus passing grade PPPK. Maksud terbuka apa ya," tulis nitizen lainnya di grup yang sama.
Belum ada informasi resmi dari Kemdikbud soal perubahan tersebut. Namun yang pasti, saat ini tahapan pelaksanaan seleksi PPPK sedang dalam tahap menunggu jadwal Panselnas.
Sementara itu, dikutip dari Antara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmen Pemerintah untuk menyejahterakan guru termasuk menargetkan 600 ribu guru honorer untuk menjadi P3K pada tahun 2023 mendatang.
"Kami juga berharap agar semua guru honorer dapat segera menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) pada tahun 2023. Tahun lalu sudah ada sekitar 300 ribu guru honorer menjadi PPPK dan tahun ini Alhamdulillahnya semakin banyak pemda yang bersemangat mendukung, sehingga kita dapatkan formasi sekitar 319 ribu," kata Nadiem saat melakukan kunjungan kerja di Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa.
Dengan demikian, dirinya berharap tahun depan sudah ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK dari rekrutmen terbesar sepanjang sejarah ini. Ini akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.
Namun, Nadiem juga menekankan bahwa yang diperlukan adalah dukungan dari Pemda untuk menyampaikan usulan formasi.
"Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (Pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya," tuturnya.
Untuk itu, Kemendikbudristek terus bekerja sama dengan Pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) agar guru honorer bisa menjadi ASN PPPK, jelas Mendikbudristek.
Selama ini, Kemendikbudristek, kata Nadiem, terus mendorong perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK. Hal tersebut merupakan upaya mengakomodasi masukan dari para guru-guru honorer, sehingga dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.
"Sekarang, kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani menambahkan bahwa formasi ASN PPPK bagi Tenaga Kependidikan telah diusulkan untuk tahun 2023.
"Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan Kemenpanrb, tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti pustakawan, laporan, kepala laboratorium," kata Nunuk Suryani.**
Editor: Harry Tri Atmojo/portalsulut