Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di berbagai lembaga negara ditutup hari ini. Beberapa lembaga negara yang membuka pendaftaran PPPK di antaranya Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan lainnya.
Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh seorang pegawai berstatus PPPK?
besaran gaji dan tunjangan PPPK tertuang di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Adapun pasal 3 di aturan itu menyebutkan PPPK dapat memperoleh kenaikan gaji secara berkala atau kenaikan gaji istimewa yang pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.
Besaran gaji yang diterima bergantung pada golongan PPPK beserta lama kerja.
Berikut besaran gaji PPPK berdasarkan golongannya:
Selanjutnya dalam Perpres 98 Tahun 2020 pasal 4 ayat 1 juga menyatakan, WNI yang diangkat sebagai PPPK mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pemerintah tempat PPPK yang bersangkutan bekerja. Apa saja tunjangan yang didapatkan?
Perlu diketahui, pada pasal keenam Perpres ini juga menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan PPPK dikenakan potongan pajak penghasilan. Hal itu sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan serta tidak ditanggung oleh pemerintah.