Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama (Kemenag) akan dibuka kembali pendaftarannya. Namun, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag, Nurudin memastikan pihaknya belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai hal tersebut.
Menurutnya, semua kementerian atau lembaga termasuk Kemenag sedang dalam tahap validasi formasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Belum ada pengumuman dari Kemenag tentang pendaftaran seleksi," kata Nurudin, dikutip dari laman resmi Kemenag pada Minggu (20/11/2022).
Pembukaan Seleksi PPPK Kemenag Masih Menunggu Pengumuman
Nurudin menjelaskan, pembukaan rekrutmen PPPK Kemenag masih menunggu pengumuman resmi. Sementara itu, formasi PPPK yang baru dibuka mencakup guru pemda dan tenaga kesehatan, ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Beranda (PANRB).
Seperti yang diketahui, seleksi PPPK Guru 2022 telah dibuka sejak tanggal 31 Oktober dan telah diumumkan pada Kamis lalu (17/11/2022). Kini, pelamar PPPK Guru tengah melalui tahapan Masa Sanggah.
Sementara itu, seleksi PPPK Tenaga Kesehatan 2022 masih diperpanjang hingga tanggal 21 November 2022, sesuai dengan ketentuan dari BKN.
Penegasan mengenai PPPK Kemenag yang masih menunggu pengumuman resmi disampaikan untuk merespon beredarnya informasi rencana agenda pendaftaran yang akan membuka pendaftaran pada 16 November hingga 7 Desember 2022. Tentunya, hal tersebut tidak benar.
"Informasi bahwa pendaftaran seleksi PPPK Kemenag 2022 sudah dibuka, itu tidak benar. Apalagi sampai disebut akan dibuka pada 16 November sampai 7 Desember 2022. Yang beredar itu jadwal rencana pelaksanaan, sekali lagi jadwal rencana pelaksanaan," tegas Nurudin.
Waktu Pelaksanaan dan Skema Belum Bisa Dipastikan
Adapun Karopeg Setjen Kemenag itu mengkonfirmasi adanya rekrutmen PPPK Kemenag. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum bisa dipastikan. Sebab, masih dalam persiapan, baik dari sisi waktu maupun skema.
"Informasi seputar rekrutmen PPPK Kemenag pasti akan diumumkan resmi melalui saluran media Kemenag, baik website maupun media sosial," ujarnya.
Di akhir, Nurudin mengimbau masyarakat untuk tetap merujuk pada informasi mengenai PPPK yang ada media sosial resmi Kemenag.