Pascabertemu pejabat Kemendagri, guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2022 punya harapan baru.
Menurut Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih, hasil audiensi pada 9 Desember makin jelas terungkap bahwa anggaran menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen PPPK.
Jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin pemda menolak mengusulkan formasi PPPK semaksimal mungkin.
"Intinya ada di anggaran. Kalau anggaran PPPK seperti CPNS, tidak akan ada pemda yang menolak mengusulkan formasi," tegas Heti, Sabtu (10/12).
Lebih lanjut dikatakan dalam audiensi yang dihadiri Pelaksana harian (Plh.) Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri M. Yuliarto,, perwakilan guru lulus PG baik'negeri maupun swasta menyampaikan aspirasi.
Tercatat yang hadir perwakilan dari Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang,. Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Indramayu, DKI jakarta dan Kabupaten Bekasi.
"Rata-rata menyampaikan masalah minimnya usulan formasi PPPK oleh daerah. Kami meminta Kemendagri turun tangan," ucapnya.
Heti mengungkapkan Plh. direktur kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah berjanji akan berkoordinasi dengan bagian keuangan daerah di Kemendagri mengenai anggaran gaji PPPK.