Kata MenPANRB Pemerintah Tidak Buka Lowongan CPNS 2023 Yang Ditwit Ramai

Tangkapan layar unggahan di Twitter yang menyebut Pemerintah tidak membuka lowongan CPNS pada 2023

Tangkapan layar unggahan di Twitter yang menyebut Pemerintah tidak membuka lowongan CPNS pada 2023(screenshoot) 
Sebuah unggahan informasi yang menyebut Pemerintah tidak membuka lowongan CPNS pada 2023, viral di media sosial, Twitter, Senin (26/12/2022).

Unggahan tersebut mendapat respons dari warganet yang menyebut apabila 2023 tidak ada lowongan CPNS maka akan berharap di 2024. 

"Yudh dh gpp, biar bisa ikut pelatihan dlu, bismillah pemprov dki tahun 2024," tulis pengunggah.

Hingga Selasa (27/12/2022), twit tersebut telah dikomentari oleh 824 warganet, dibagikan kepada 2.020 akun, dan disukai hingga 10.000 pengguna Twitter.

Lantas, benarkah Pemerintah tidak buka lowongan CPNS pada 2023? 

Penjelasan MenPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa Pemerintah tetap akan membuka rekrutmen CPNS pada 2023.

Meskipun demikian, lowongan CPNS tersebut tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang terbuka banyak bagi guru dan tenaga kesehatan. 

Azwar Anas mengatakan rekrutmen CPNS pada 2023 akan dibuka terbatas dan memprioritaskan beberapa formasi di antaranya untuk posisi hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital. 

Sedangkan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan akan banyak dibuka melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023," ujarnya, dikutip dari rilis resmi yang diterima  Selasa (27/12/2022).

Formasi PPPK akan dibuka untuk diprioritaskan sebagai pemenuhan posisi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Saat ini, Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

"Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN," jelasnya.

Arah kebijakan lowongan CASN 2023

Adapun arah kebijakan pengadaan ASN 2023 dibedakan menjadi 4 hal.

Pertama, fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif.

Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman," kata Anas.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM.

Tujuannya untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua," tandas Anas.kompas