Salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi.
"Saya sadari ada guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2021 dan PPPK 2022," kata Mas Nadiem, sapaan akrabnya pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang, Sabtu (3/12).
Adanya guru yang tidak mendapatkan formasi itu, mendorong Nadiem meminta petunjuk kepada Presiden Joko Widodo untuk penuntasan masalah honorer pada 2023.
Kemendikbudristek juga berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dari hasil koordinasi tersebut lanjutnya, diketahui sumber masalah ada di anggaran. Sejak 2021, Kemendikbudristek menyediakan alokasi 1,2 juta PPPK.
Namun, jumlah guru honorer yang terangkat sampai tahun ini baru sekitar 600 ribu. Itu berarti masih separuh lebih yang harus diselesaikan pada 2023.
Oleh karena itu Nadiem mengimbau agar pemda mengajukan formasi PPPK 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir.
"Kami sudah menyiapkan solusinya untuk mengakomodir seluruh guru honorer pada rekrutmen PPPK 2023," ucapnya.
Dia menegaskan solusi yang akan ditempuh pada 2023 itu sudah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. (esy/jpnn)