Pemerintah berencana membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 di bulan Juni. Seleksi ini akan dibuka bersamaan dengan rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyampaikan, seleksi tahun ini akan dimulai lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Ditargetkan seleksi akan dibuka di kuartal III 2023 atau tepatnya bulan Juni.
"Iya (Juni 2023)," kata Alex, saat ditemui di Hotel Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Alex juga menekankan, seleksi CASN akan lebih banyak dari tahun sebelumnya karena dibuka untuk seluruh kebutuhan formasi, yakni CPNS dan PPPK. Seleksi juga terbuka untuk umum, tidak hanya untuk para calon dari sekolah kedinasan, atau khusus tenaga kesehatan, maupun tenaga pendidikan.
Lowongan apa saja yang akan dibuka?
Sebelumnya, Alex sempat menyampaikan, seleksi kali ini pihaknya akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan kesehatan. Setelah ini barulah akan berlanjut ke tenaga digital selaras dengan tengah didorongnya transformasi digital.
"Kita prinsipnya memenuhi kebutuhan guru terlebih dahulu, tenaga kesehatan, lalu tenaga yang berkaitan dengan digital karena kita mau transformasi digital. Itu prioritas," kata Alex, saat ditemui di The Westin Jakarta, Rabu (25/01/2023).
Formasi guru dan tenaga kesehatan terlebih dulu akan ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tak lupa, usulan kebutuhan formasi juga akan diberikan oleh para instansi pemerintahan daerah.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga sempat mengatakan, pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS 2023. Dirinya juga mengungkapkan beberapa formasi lowongan CPNS 2023 yang akan dibuka nanti.
"Calon PNS tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, agen, dan tenaga teknis tertentu lainnya," beber Anas kepada detikcom, Rabu (21/12/2022) lalu.
Anas menjelaskan, lowongan CPNS ini akan dibuka seiring dengan indikator jumlah PNS yang akan pensiun. Sementara pemerintah juga harus memenuhi SDM untuk mendukung program strategis nasional dengan mempertimbangkan letak geografis dan kemampuan anggaran.
"Selain itu disiapkan/dikaji terkait pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua barat serta DOB Papua," katanya.(fdl/fdl) detik