Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 sedang dipersiapkan. Tahun ini rekrutmen CASN melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anas menambahkan, proses rekrutmen ini dipersiapkan beriringan dengan proses rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 rampung.
"Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (31/1/2023).
Dikatakan Anas, terkait formasi, pemerintah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Saat ini instansi pemerintah juga dalam proses persiapan pengusulan formasi.
"Namun pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya," kata Anas.
"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," sambungnya.
Anas menuturkan rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu. Seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Karena itu, ia meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.
Selanjutnya, setelah kebutuhan masing-masing instansi, tahap berikutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.
Anas menambahkan, ada empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital.
Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sebagai informasi, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.
"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegas Anas.
(prf/ega)detik