Kendati belum mengumumkan tanggal pendaftaran dan tahapan rekrutmen CASN 2023, Kemenpan-RB sudah memberi sinyal soal siapa yang bisa mendaftar.
Menpan-RB Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen CASN tahun ini akan dibuka untuk umum, namun pihaknya tengah mempersiapkan seleksi ini.
"Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan," kata Anas dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (30/1/2023).
Ia menambahkan, rekrutmen CASN tahun ini meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas.
Pemerintah juga berencana membuka rekrutmen CASN tahun 2023 untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).
Formasi rekrutmen CASN tahun 2023
Anas menerangkan, pemerintah akan memfokuskan formasi CASN pada pemenuhan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang kini sedang dijalankan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, kata Anas.
"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," sambung mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Pendataan dan pengusulan kebutuhan ASN 2023
Di antaranya indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk kemampuan anggaran dan letak geografis.
Ia meminta masing-masing instansi pemerintah untuk melakukan pendataan dan pengusulan kebutuhan ASN 2023 yang prioritas untuk diisi.
Setelah menerima usulan kebutuhan dari setiap instansi pemerintah, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan.
Anas menyampaikan, formasi yang ditetapkan akan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain membocorkan seperti apa rekrutmen CASN 2023, Kemenpan-RB juga mempersiapkan proses pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Anas dalam launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form-SP2020, Senin (30/1/2023).
"Termasuk kita sedang diminta untuk melakukan percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan terkait DOB Papua dan juga perpindahan ASN ke IKN," kata dia.
Infografik: PNS Bolos Kerja Bisa Kena Pecat