Para peserta seleksi baik prioritas satu (P1) sampai prioritas empat (P4) siapkan mental.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan, pihaknya tengah berupaya keras agar pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 bisa dilaksanakan paling lambat 10 Maret.
Saat ini, tim panitia seleksi nasional (Panselnas) yang diketuai BKN tengah berusaha melakukan percepatan.
"Ada beberapa tahapan setelah pengolahan, yaitu penandatanganan, pemeriksaan hasil oleh masing-masing instansi. Kalau sudah bersih baru bisa diumumkan," kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com, Minggu (5/4).
Dari sisi pengolahan teknis, Deputi Suharmen mengaku menargetkan harus selesai paling lambat 6 Maret.
Tujuannya agar ada waktu maksimal tiga hari untuk tandatangan.
Lalu, satu hari bagi instansi memeriksa dan mengumumkan hasil.
Deputi Suharmen berharap semua pihak juga punya concern yang sama. Ada tiga level yang akan paraf dan tandatangan di BKN, yaitu level direktur, deputi dan kepala BKN selaku ketua Panselnas.
"Ada potensi bottle neck, terutama yang bukan kewenangan BKN. Namun, melalui komunikasi yang baik, semoga saja tidak terjadi," ucapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Abdul Fikri Faqih menyampaikan harapannya agar Panselnas konsisten terhadap estimasi waktu yang diberikan.
Jangan sampai pengumuman PPPK guru 2022 mundur lagi, karena akan menggangu kredibilitas Panselnas, khususnya guru honorer.
Dia menyampaikan sejak mundurnya pengumuman PPPK guru dari jadwal 2 - 3 Februari sudah bermasalah, karena adanya pihak yang tidak mengerti aturan birokrasi.
Satu pihak memaksakan kehendaknya dengan menabrak aturan. Pihak lainnya bersikeras memegang teguh aturannya.
"Jadi, enggak ketemu ini, makanya mundur jadwalnya sehingga guru honorer P1 jadi korbannya," ujarnya.
Kalau kemudian pihak-pihak tersebut (Panselnas) sudah kompak, Fikri mengatakan perlu diapresiasi. Namun, dia mewanti-wanti jangan sampai timbul percikan lagi dan akhirnya molor lagi.
"Jika pengumuman PPPK guru ini sampai mundur lagi, Menko PMK Muhadjir Effendy harus turun tangan," tegasnya.
Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Menko PMK sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan masalah tersebut.
Jangan sampai berlarut-larut lagi, karena seleksi PPPK 2023 sudah di depan mata
Sebelumnya, Panselnas sudah bersepakat memberikan tambahan formasi untuk 2.100 P1 tanpa formasi.
Panselnas terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (esy/jpnn)